Maluku Terkini

IPPMN Ambon Suarakan Normalisasi Sungai, Percepatan Jalan, dan Ketahanan Pangan di Nuduasiwa SBB

IPPMN Ambon menyuarakan berbagai isu krusial terkait pembangunan di Negeri Nuduasiwa, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat.

IPPMN
RAPAT DENGAR PENDAPAT - Ikatan Pelajar dan Pemuda Mahasiswa Nuduasiwa (IPPMN) Ambon usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Maluku dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, Selasa (27/5/2025). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Ikatan Pelajar dan Pemuda Mahasiswa Nuduasiwa (IPPMN) Ambon menyuarakan berbagai isu krusial terkait pembangunan di Negeri Nuduasiwa, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. 

Hal itu disampaikan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Provinsi Maluku dan audiensi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, Selasa (27/5/2025).

Pertemuan ini fokus pada mendesaknya normalisasi sungai, percepatan pembangunan infrastruktur jalan, dan penguatan ketahanan pangan lokal.

Dalam RDP yang dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi III, Mumin Refra dan Anggota Komisi III, La Nyong (Dapil Seram Bagian Barat), IPPMN menyampaikan tiga poin utama yakni :

1.       Normalisasi Sungai Waituba: IPPMN mendesak Komisi III untuk segera mengambil tindakan teknis guna menormalisasi Sungai Waituba, sebagai langkah preventif terhadap potensi bencana yang lebih besar di masa depan.

2.       Percepatan Pengaspalan Jalan Kairatu–Honitetu: IPPMN mempertanyakan kelanjutan dan mendesak percepatan proyek pengaspalan Jalan Kairatu–Honitetu. Jalan ini merupakan akses vital bagi masyarakat Nuduasiwa menuju pusat layanan sosial dan ekonomi, dan kondisi yang belum rampung menghambat mobilitas warga.

3.       Penguatan Sektor Pertanian dan Peternakan: Sebagai solusi jangka panjang untuk ketahanan pangan, IPPMN mengusulkan dukungan pemerintah terhadap potensi lokal seperti budidaya wortel, kentang, dan peternakan rakyat yang dinilai sangat menjanjikan.

Menanggapi hal tersebut, La Nyong mengungkapkan bahwa ruas jalan Kairatu–Honitetu sudah masuk dalam pembahasan anggaran tahun ini dan berharap pembangunannya dapat berjalan lancar. 

Komisi III juga berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi dengan dinas teknis terkait dan mendorong kolaborasi lintas sektor.

Baca juga: Gubernur Hendrik Teken MoU dengan YSIT, Dorong Pengembangan Rumput Laut dan Konservasi Lamun

Baca juga: Soal Kasus Pengelolaan Anggaran Rp 177 M PT. Dok Waiame, Kepala ASDP Ambon Ditunda Pemeriksaan Saksi

Koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Maluku Terkait Luapan Air

Selain RDP, IPPMN-Ambon juga berdialog langsung dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku (BWS Maluku), Magdalena Tanga.

Diskusi berpusat pada kondisi luapan Kali Waetuba yang kerap menggenangi ruas jalan Kairatu–Honitetu dan langkah-langkah preventif yang bisa diambil BWS.

Magdalena Tanga merespons positif dengan menjanjikan pengiriman tim untuk segera meninjau lokasi dan berkoordinasi. 

"Kami akan segera mengirim tim untuk melakukan peninjauan dan berkoordinasi terkait dengan kondisi yang terjadi, sehingga ada langkah yang diambil oleh BWS Maluku untuk menjawab aspirasi masyarakat," ujarnya.

Ketua IPPMN-Ambon, Ongen Titta, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kontribusi IPPMN dalam mengawal pembangunan daerah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat di wilayah yang masih tertinggal.

"Kami berharap persoalan ini menjadi perhatian semua lembaga yang berwenang, sehingga masyarakat dapat merasakan pembangunan yang merata, adil, dan berkelanjutan," tutupnya.(*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved