Pekerja Wajib Bayar Iuran Tapera, Gaji Komite Disoroti: Rp 43 Juta Per Bulan

TRIBUNAMBON.COM – Pemotongan gaji pekerja untuk membayar Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi sorotan diberbagai kalanga.

Puncaknya setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera.

Dalam PP tersebut mewajibkan Perusahaan memotong gaji pekerja.

Baca juga: Liburan di Bali Bantu Shayne Pattynama Adaptasi Lebih Cepat di Timnas Indonesia

Baca juga: Mediasi Kasus Bully Siswa SD Berlanjut di Polsek, Keluarga Harap Pelaku Dapat Pembinaan Mental

Disebutkan, iuran Tapera ditetapkan pemerintah sebesar 3 persen, rinciannya 2,5 persen ditanggung pekerja dan 0,5 persen dibebankan ke perusahaan pemberi kerja.

Kewajiban iuran Tapera tersebut menambah daftar potongan gaji yang diterima karyawan.

Mengingat gaji pekerja di Indonesia sudah terpotong untuk pajak PPh Pasal 21, BPJS Kesehatan, dan BP Jamsostek.

Penolakan pun tak hanya datang dari masyarakat luas yang jadi pekerja.

Banyak dari kalangan pengusaha juga keberatan jika harus ikut menanggung iuran wajib tersebut.

Gaji Komite Tapera Untuk diketahui saja, pengelolaan Tapera sendiri berada di bawah BP Tapera.

Dulunya, badan ini bernama Bapertarum yang hanya mengelola dana perumahan para PNS.

Mengutip laman resminya, pengurus Tapera sendiri terdiri dari komite dan komisioner.

Untuk posisi komite diisi beberapa pejabat negara ex officio menteri, misalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Anggota Komite Tapera lainnya adalah Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Anggota Komisioner OJK Frederica Widyasari, dan sebagian diisi profesional.

Anggita Komite Tapera lainnya adalah Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Anggota Komisioner OJK Frederica Widyasari, dan sebagian diisi profesional.

Sementara petinggi lainnya dalam struktur organisasi BP Tapera adalah komisioner dan deputi komisioner.