11 Rekomendasi DPRD Atas LKPJ Gubernur Maluku 2023, Murad-Orno Disebut Tak Mampu Wujudkan Visi Misi

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menilai Gubernur Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno tak mampu mewujudkan visi dan misi Maluku.

Yakni Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Rovik Afifudin dalam Paripurna penyampaian rekomendasi DPRD Maluku terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Maluku tahun anggaran 2024, di Baileo Karang Panjang Ambon, Senin (22/4/2024).

"Bahwa pemerintah dibawah kepemimpinan saudara Gubernu Murad Ismail dan wakil gubernur maluku barnabas orno belum berhasil dalam mewujudkan visi maluku yang terkelola secara jujur bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat dalam gugusan Kepulauan," kata Rovik selaku penyampai rekomendasi.

Ia menjelaskan ada sejumlah poin yang menjadi dasar DPRD menilai Murad - Orno belum bisa mewujudkam visi misi mereka dalam 5 tahun periode kepemimpinan.

Poin tersebut yang disampaikan dalam rekomendasi atas LKPJ tahun 2023 tersebut.

Total ada 11 poin besar.

Baca juga: Wahid Laitupa Bantah Isu Perpecahan di Tubuh PAN Maluku: Tetap Rekomendasi Murad Ismail 2 Periode

Baca juga: Hari Pertama Buka Pendaftaran, Felix Bonu Tetthol Ambil Formulir Bacalon Bupati Malra dari PKB

Beberapa diantaranya seperti tidak berdampak signifikan terhadap perbaikan kualitas hidup di Maluku.

Yakni dalam mengentaskan kemiskinan, pembukaan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Tak hanya itu, Murad-Orno juga gagal dalam menepati janji Maluku sebagian lumbung ikan Nasional.

"Bahkan menjanjikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional sebagai proyek strategis nasional hanya isapan jempol. Padahal dibawah masa pemimpinnya gubernur dan wakil gubernur begitu membanggakan akan proyeksinya di pusat pemerintahan di Jakarta," tambahnya.

Ada pula masalah RSUD dr. M. Haulussy Ambon yang malah terlilit hutang pihak ketiga dan belum terselesaikan sampai sekarang.

Pengurusan Mess maluku yang berantakan selama 4 tahun, padahal menelan anggaran cukup besar.

Serta tak bisa menekan angka kemiskinan.