DPRD Maluku Minta Pemkot Polisikan Alham Valeo dan PT. BPT

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - DPRD Maluku akan memanggil PT Bumi Perkasa Timur (BPT) dan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Mardika (APMA) Alham Valeo.

Pemanggilan keduanya berkaitan dengan pembangunan lapak dalam Terminal Mardika Ambon.

Pasalnya, pembangunan lapak tersebut tanpa seizin Pemerintah Kota Ambon dan membawa nama Pemerintah Provinsi.

Padahal, kewenangan atas Pengelolaan Terminal dan Pasar Mardika berada pada Pemkot Ambon.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno mengatakan pertemuan dengan PT BPT dan APMA akan berlangsung usai agenda pengawasan.

"Masalah sangat sederhana yaitu bongkar lapak dan kembalikan fungsi Terminal sebagaimana layaknya itu saja solusinya, masalah ini akan juga di bahas oleh DPRD Provinsi setelah agenda pengawasan ke kabupaten. Jadi pedagang harus hati hati jangan sampe mereka di rugikan," kata Wenno, Selasa (7/3/2023).

Baca juga: Pemkot Ambon Disarankan Lapor APMA dan PT BPT ke Polisi

Baca juga: Dinas Pendidikan Ambon Bakar 7.137 Blanko Ijazah

Wenno menjelaskan Pemkot Ambon juga harus melapor PT BPT maupun Ketua APMA, Alham Valeo ke pihak berwajib.

Pasalnya, tindakan PT BPT dan APMA membangun lapak dalam Terminal Mardika tanpa izin Pemerintah Kota, sudah termasuk kategori perbuatan melawan hukum.

Termasuk mengambil retribusi sepihak, mulai dari retribusi sampah hingga keamanan.

"Yang di lakukan oleh PT BPT dan APMA membangun lapak di dalam terminal tanpa ijin dan sepengetahuan pemerintah kota adalah perbuatan melawan hukum dan karna itu pemerintah kota jangan gartak sambal untuk melapor mereka ke Polisi. Sebab kalau tidak publik akan menilai pemerintah kota dan mereka ada main mata," tegasnya.