Breaking News:

Wartawan Diusir

PWI Malteng Dorong Langkah Hukum Terhadap RR dan AH

Menurutnya, sikap kedua wakil rakyat itu telah mencederai kebebasan pers sebagaimana diamanatkan Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999.

Lukman Mukaddar
Karateker Ketua PWI Maluku, Tengah Abdul Kayum Ely mengecam sikap Ketua dan Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku karena telah membentak dan mendesak jurnalis TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy untuk menghapus rekaman video rapat komisi yang digelar terbuka. 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Lukman Mukaddar

MASOHI,TRIBUNAMBON.COM - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Maluku Tengah kembali mengecam tindakan intimidasi dan pelarangan peliputan yang dilakukan dua oknum Anggota DPRD Provinsi Maluku.

Keduanya yakni, Ketua Komisi III, Richard Rahakbauw dan anggota Komisi III Ayu Hindun Hasanusi.

Kecaman ini disampaikan Karateker PWI Maluku Tengah Abdul Kayum Ely kepada TribunAmbon.com di Masohi, Selasa (8/6/2021) siang.

Menurutnya, sikap kedua wakil rakyat itu telah mencederai kebebasan pers sebagaimana diamanatkan Undang-undang Pers Nomor 40 tahun 1999.

Kasus yang menimpa jurnalis bukan bukan kali pertama di Maluku, sehingga harus ada efek jera bagi pelakunya.

Dia pun menyarankan perusahaan media tempat Mesya bekerja mengambil langkah hukum atas tindakan yang dilakukan terhadap jurnalis perempuan itu.

"Ini harus ada efek jera, Pasal 18 ayat 1 UU Pers Nomor 40 1999 sudah jelas. Hal ini agar siapapun tidak menganggap remeh kedudukan Pers di Maluku," saran Ely.

Baca juga: Rahakbauw Intimidasi Jurnalis, Ombudsman; Melarang Jurnalis Meliput Harusnya Tidak Terjadi Lagi

Baca juga: Batasi Jurnalis, IJTI Maluku Menduga RR & AH Sembunyikan Sesuatu Dari Publik

Lanjutnya, Pasal 18 ayat 1 Undang-undang No.40 tahun 1999 Tentang Pers ( UU 40/1999 ) mengatur tentang ancaman pidana setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3 ) dipidana dengan penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Ditambahkan, Adapun dalam Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan dalam Pasal 4 ayat (4) disebutkan dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan di depan umum, wartawan mempunyai hak untuklak.

"Karena itu masalah ini harus disikapi secara serius. Intinya harus ada efek jera harus ada sanksi hukum sebagaimana pasal 18," tegasnya. (*)

Penulis: Lukman Mukadar
Editor: Fandi Wattimena
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved