Breaking News:

Maluku Terkini

50% Penghuni Rutan Masohi dari Kasus Kekerasan Anak 

Kasus perlindungan anak dominasi rumah tahanan (Rutan) Kelas II B Masohi. Sebanyak 51 dari 104 total warga binaan terhukum kasus perlindungan anak.

TribunAmbon.com/ Lukman Mukadar
Kepala Rutan Kelas IIB Masohi, Bayu 

Laporan Kontributor TribunAmbon, Lukman Mukaddar 

MASOHI, TRIBUNAMBON.COM - Narapidana kasus perlindungan anak dominasi rumah tahanan (Rutan) Kelas II B Masohi. Sebanyak 51 dari 104 total warga binaan terhukum kasus perlindungan anak.

Hal itu diakui Kepala Rutan Kelas II B Masohi, Bayu kepada TribunAmbon.com, separoh dari penghuni rutan atau 50 persen adalah narapida kasus perlindungan anak.

“Untuk jumlah tahanan terlibat perlindungan anak itu ada 3 orang. Kemduian kalau narapidana yang terbukti kasus perlindungan anak itu 48 orang. Jadi mayoritas disini itu adalah perlindungan anak,”Jelas Bayu.

Menurutnya, angka kasus perlindungan anak mengalami trend peningkatan sejak tahun 2016 hingga akhir tahun 2020.

Meski begitu, langkah pembinaan tidak optimal dilaksanakan karena keterbatasan wewenang.

Wewenang pembinaan hanya ada pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sesuai sesuai amanat Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.

Sementara Rumah Tahanan Negara (Rutan) terbatas pada tugas perawatan terhadap tersangka atau terdakwa.

“Kita disini adalah rutan. Rutan itu sifatnya hanya merawat namun memang kenyataannya ternyata narapidana itu lebih banyak. Nah narapidana ini sebenarnya cocoknya ada di lembaga pemasyarakatan.

Baca juga: Narapidana Kasus Narkoba Duduki Peringkat Pertama di Maluku

Baca juga: Napi Kekerasan Anak Dominasi Penjara di Maluku, 61% Napi Korupsi Diterungku di Ambon

“Langkah pembinaan bisa dilakukan hanya pembinaan mental rohaniyah,” imbuhnya.

Ditempat terpisah, Kepala Unit (Kanit) Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Maluku Tengah, Ipda Rere Cika Ihza Pamesti mengatakan, angka kasus perlindungan anak di bawah umur sejak 2020 hingga awal 2021 ini baru 6 kasus. 

“Kasus anak yang berhadapan dengan hukum itu ada tiga, satu curanmor dan satu lainnya penganiayaan. Sementara tiga lainnya itu KDRT,” tandasnya.

Sementara itu, narapidana atau tahanan tervonis di 15 lembaga pemasyarakatan di Provinsi Maluku, didominasi kejahatan pidana umum dengan spesifikasi kasus kekerasan anak dan rumah tangga.

Dari total 133 narapidana kasus korupsi di Maluku, 61% nya diterungku (dipenjara) di dua unit pemasyarakatan di Kota Ambon.

“Secara umum pidana umum. Kalau penghuni khususnya itu didominasi kekerasan anak, lalu narkoba dan korupsi,” kata Kepala Kantor Wilayah (kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku Andi Nurka.

Penulis: Lukman Mukadar
Editor: Fandi Wattimena
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved