Maluku Lumbung Ikan Nasional, Proyek 6 Menteri Kelautan; 1000 Kapal Era Pudji, 7 Dirjen Edhy Prabowo

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Thamsil Thahir

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN) Maluku Tengah, akhir pekan ini, kembali jadi pokok berita media di Maluku.

Kunjungan resmi tiga menteri, Jumat (5/2/2021) hingga Sabtu (6/2/2021) hari ini, ke tiga kampung nelayan di Maluku Tengah, Desa Tulehu, Waai dan Desa Liang di Kecamatan Salahutu, sekitar 30 km dari Kota Ambon, jadi pemantik.

Ketiga menteri itu adalah Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Mereka ke lokasi Pelabuhan Terpadu di perbatasan Desa Waai-Liang, Maluku Tengah, di kaki Gunung Salahutu.

• Ini Jadwal Kunjungan Kerja Menhub, Menteri KKP dan Kepala BKPM ke Maluku

Dari Pelabuhan Tulehu, rombongan tiga menteri Jokowi-Ma'ruf ini meninjau kawasan laut dan wisata ekologi maritim dari kabin dan dek KM Siwalima dan kapal Banda Sea.

Lumbung Ikan Nasional (LIN) Maluku sejatinya bukan proyek baru.

Dalam catatan TribunAmbon.com, proyek LIN sudah ada sejak era Presiden SBY (2004-2014) lalu dilanjutkan di era Joko Widodo (2014-sekarang).

Setidaknya sudah enam menteri perikanan dan kelautan yang memasukkan Maluku sebagai sentra produksi perikanan tangkap nasional.

• Ambon New Port  Tetap Dibangun di Tengah Pandemi, Gubernur Maluku Akan Bertanggung Jawab

Kebijakan ini sudah digagas saat Freddy Numberi, menjabat menteri KKP (2004-2009), proyek ini sudah jadi wacana.

Dua menteri pengganti Freddy; Fadel Muhammad (2009-2011) dan Sharif Cicip Sutarjo (2011-2014), wacana baik ini berlanjut, ke tahap rencana dan budgeting.

Dengan 35% produksi ikan laut tangkap ada di perairan Maluku, aroma bisnis dan industri ikan global dikabarkan mendompleng direncana mensejahterakan rakyat Maluku dan Maluku Utara ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2016 menyebut, sebanyak 567.137,60 ton diproduksi ikan di Maluku. Sementara dalam catatan hasil tangkap yang disampaikan Gubernur Maluku beberapa waktu lalu, setiap bulan sebanyak 400 kontainer ikan Maluku diambil dari Laut Arafura, dan Samudera Indonesia.

Wacana ini mulai terealisir di awal masa Susi Pudjiastuti menjabat menteri KKP (2014-2019).

Di tahun 2016, salah satu dirjen andalan Menteri Susi, Zulficar Muchtar (Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP), mulai membagun 1000 unit dari 3450 unit kapal nelayan.

• Gubernur Maluku Akan Bentuk Panitia Pembebasan Lahan Pembangunan Ambon New Port

"Kita sudah lakukan purchasing untuk kapal bantuan. Purchasing tahap I dan II itu sekitar 1.000 unit kapal dari sekitar 33 galangan kapal yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia,” ungkap dia di Jakarta, Rabu (31/8/2016) kala itu.

Setahun kemudian, bertepatan sebelum kunjungan resmi Presiden Jokowi ke Ambon, 27 Februari 2017, Susi mengalokasikan dana Rp4 Triliun untuk proyek LIN.

Di era Edhy Prabowo menjabat menteri KKP (2019-2020), atau sekitar sebulan sebelum tertangkap tangan KPK di Jepang dalam kasus dugaan suap benih lobster, politisi Gerindra itu unjuk keseriusan garap LIN.

Hari Minggu (30/8/2020), Edhy membawa 8 pejabat eselon I KKP ke Ambon, Maluku.

Seperti memindahkan kantor kementerian ke Maluku, Edhy membawa sekjen dan tujuh dirjennya meninjau proyek LIN di Maluku Tengah.
Pejabat tersebut di antaranya

1. Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto,
2. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti,
3. Plt Dirjen Perikanan Tangkap, Muhammad Zaini,
4. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Aryo Hanggono,
5. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) TB Haeru Rahayu,
6. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendali Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina
7. Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP, Antam Novambar.
8. Tiga staf ahli dan staf khusus KKP

“Demi LIN saya bawa dalam kunjungan ini lengkap semua eselon 1, kecuali Irjen yang harus jaga kantor,” kata Prabowo seperti dilansir Kompas.com.
Seperti lima menteri KKP sebelum-sebelumnya, Edhy juga menegaskan potensi perikanan di Maluku sebagian besar berasal dari perikanan tangkap.
Edhy merujuk regulasi perikanan era Pudjiastuti; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 50 Tahun 2017, TENTANG ESTIMASI POTENSI, JUMLAH TANGKAPAN YANG DIPERBOLEHKAN, DAN TINGKAT PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

• Pembangunan Ambon New Port Ditargetkan Rampung Tahun 2023

Dalam Kepmen KKP No 50/2017 itu, Maluku disebut masuk dalam tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI); WPPNRI 714, WPPNRI 715 dan WPPNRI 718. Potensinya mencapai 4,6 juta ton (37 persen) dari 12,5 juta total potensi sumber daya ikan nasional.

Dugaan adanya bau anyir ikan Maluku melibatkan jaringan eksporter ikan global, pernah disuarakan pimpinan dan elemen masyarakat Aru di Jakarta, 20 Desember 2020 lalu.

Akhir tahun itu mereka ke ibu kota. Selain ke Senayan, mereka mendatangi ruang rapat kementerian KKP di Jakarta Pusat.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Udin Belsigaway, Wakil Ketua DPRD Lanurdin Senen Djabumir, dan empat anggota DPRD Aru; Onggo Lengam, Abraham Mangar, Husin Tuborfon dan Stefan Irmuply.

Mereka juga didampingi Jaringan aktivis Mahasiswa asal Aru di Jakarta Benone Jelagay, Salim Wehfany, dan belasan mahasiswa lain.

Mereka memprotes kebijakan proyek LIN yang ditempatkan di Maluku Tengah, daratan Pulau Ambon.

Seharusnya menurut mereka proyek LIN Maluku ditempatkan di Pulau Aru, salah satu kabupaten sentra perikanan terbesar di Maluku, bahkan Indonesia.