Ambon New Port  Tetap Dibangun di Tengah Pandemi, Gubernur Maluku Akan Bertanggung Jawab

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Pembangunan Ambon New Port ditargetkan akan rampung pada tahun 2023 mendatang.

Artinya, pembangunannya akan tetap dilakukan di tengah pandemi.

Gubernur Maluku, Murad Ismail mengatakan, dalam rangka persiapan dan pelaksaanaan pembangunan Ambon New Port akan menjadi tanggung jawab penuhnya sebagai Gubernur Maluku.

Dia akan membentuk panitia pembebasan lahan untuk pembangunan Ambon New Port di kawasan perbatasan Desa Waai dan Liang.

Pembentukan panitia pembebasan lahan ini sekaligus akan melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap lokasi pelabuhan perikanan yang terintegritas dengan Ambon New Port seluas 300 hektar.

”Kami telah menetapkan lokasi pembangunan pusat Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port di perbatasan Desa Waai dan Liang Kabupaten Maluku Tengah,” kata Gubernur Maluku, Murad Ismail kepada wartawasan saat melakukan peninjauan di Pelabuhan Terpadu yang berlokasi di Pelabuhan Tulehu, Salahutu, Maluku Tengah, Jumat (5/2/2021).

Ia menjelaskan, kawasan perbatasan Desa Waai dan Liang total luasnya 700 hektar sehingga akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat terkait rencana pembangunan Ambon New Port untuk dapat mempermudah panitia dalam pembebasan lahan nanti.

Selain itu Adapun pembangunan Ambon New Port ini ditargetkan akan selesai pada 2023.

Sebagaimana yang disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat melakukan kunjungan ke Provinsi Maluku bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi karya Sumadi beserta rombongan lainnya pada Jumat (5/2/2021).

“2023 nanti pelabuhan ini sudah mulai beroperasi, kami akan percepat perizinan operasionalnya,” ucap Lahadalia.

Saat melakukan tinjauan langsung di lokasi target pembangunan di Pelabuhan Tulehu, Salahutu, Maluku Tengah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan, akan dipercepat proses perizinan operasional pembangunan tersebut.

“2023 nanti pelabuhan ini sudah mulai beroperasi, kami akan percepat perizinan operasionalnya,” ucap Bahlil kepada wartawan, Jumat (5/2/2021).

Hal ini dilakukan, lanjut dia, sesuai dengan instruksi Presiden RI, Joko Widodo dan telah direncanakan sejak 2014 lalu.

Tinjauan ini dilakukan bersamaan dengan kunjungan kerja para menteri ke Maluku. Di antaranya Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Para menteri serta rombongan ini melakukan peninjauan darat di kawasan perbatasan Desa Waai dan Liang, setelah itu mereka menuju Pelabuhan Terpadu yang berlokasi di Desa Tulehu, Salahutu, Maluku Tengah untuk melakukan peninjauan laut.