Jokowi Pastikan Model Rumah Tahan Gempa seperti di NTB Dibangun di Maluku

Jokowi tinjau posko pengungsi pascagempa di Universitas Darussalam, Kecamatan Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah bersama ibu negara, Iriana Joko Widodo Selasa, 29 Oktober 2019.

Dalam kunjungannya itu, Jokowi menyampaikan besaran santunan untuk para korban gempa.

Warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akan mendapat santunan sebesar Rp 50 juta, sedangkan untuk rusak sedang Rp 25 juta, dan Rp 10 juta untuk kerusakan ringan.

• Presiden Berkunjung, Pengungsi Gempa Ambon: Semoga Jokowi Merasakan Apa yang Selama Ini Kami Alami

• Belasan Mahasiswa Universitas Pattimura Tolak Kedatangan Jokowi ke Ambon, Massa Dibubarkan Paksa

Adapun menurut laporan yang diterima Presiden dari Gubernur Maluku Murad Ismail dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, ada sekitar 12.137 unit rumah yang rusak akibat gempa Maluku.

Rinciannya, 2.712 unit rumah rusak berat, 3.317 unit rumah rusak sedang, dan 6.108 unit rumah rusak ringan.

"Laporan tadi malam yang saya terima dari Pak Gubernur dan dari Pak Kepala BNPB ada kurang lebih 12 ribu lebih rumah yang rusak berat rumah, rusak ringan, rumah yang rusaknya sedang," kata Jokowi melansir Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Jokowi menyadari bahwa besaran santunan tersebut belum tentu mampu menutup kerugian semua korban.

"Kalau ditanya cukup atau tidak cukup, ini terserah bapak ibu semuanya.

Yang penting, yang kita lihat seperti di NTB, di Palu, dengan anggaran yang ada, ini rumah saya lihat di NTB sudah hampir selesai dan juga bisa diselesaikan," katanya.

• Jokowi Dijadwalkan Kunjungi Ambon Hari Ini, Luangkan Banyak Waktu Bersama Warga

Presiden Jokowi juga meminta jajaran pemerintahan di daerah seperti camat dan lurah turut memantau dan mengawasi anggaran tersebut.

Terutama mengingat anggaran tersebut akan langsung diberikan kepada masyarakat terdampak gempa.

 Terkait pembangunan rumah warga yang rusak, Kepala Negara berharap agar masyarakat membangun rumah dengan konsep rumah tahan gempa seperti halnya yang dilakukan warga di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Untuk itu, pembangunan konstruksi rumah warga akan diarahkan langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Ada macam-macam, ada yang pakai beton, ada yang sistem RISHA ada, jadi kalau ada gempa itu yang goyang hanya konstruksinya tetapi dinding dan lainnya tetap itu.

Saya kira kita harus mengikuti itu," tandasnya.

• Ini Formasi Lengkap CPNS 2019: Kemenkumham 4598, Kemenkes 2205, Kejagung 5203, Kemen PUPR 1180