Kapolres Buru Sindir BPK: Sejumlah Kasus Korupsi Tersendat Karena Audit Tak Kunjung Rampung

Laporan Wartawan TribunAmbon.com Ummi Dalila Temarwut 

NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM - Kasus dugaan korupsi dana Pilkada Kabupaten Buru tahun 2024 yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah kembali memantik sorotan publik. 

Kali ini, Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukijang angkat bicara dan secara tegas menyoal proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai kendala utama dalam penanganan kasus tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Kapolres saat menjawab pertanyaan massa aksi yang berunjuk rasa di depan Mapolres Buru, Kamis (4/9/2025).

Dalam dialog bersama, Sulastri mengungkapkan bahwa Polres Buru sejatinya memiliki rekam jejak pengungkapan kasus besar, namun kali ini pihaknya justru terhambat di ranah audit.

 “100 miliar 600 juta yang dicuri, kami bisa ungkap. Kantor KPUD terbakar, kami bisa ungkap juga. Tapi ini bukan kami yang lambat, karena terkendala di audit BPK,” tegas AKBP Sulastri,Kamis(4/9/2025).

Baca juga: Gubernur Instruksi Tutup Gunung Botak, Kapolres Buru: Makan Minum Anggota Pakai Uang Pribadi Saya

Lebih lanjut, Kapolres menekankan bahwa sejak kasus dugaan korupsi Pilkada 2024 mencuat, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Inspektorat Daerah. 

Namun hingga kini, kejelasan audit keuangan dari BPK tak kunjung turun.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Inspektorat Daerah, dan anggaran itu masih di audit oleh BPK. Padahal sudah lima bulan kami tunggu,”Tambahnya.

Alhasil, keterlambatan itu seolah-olah membangun persepsi aparat penegak hukum lamban menangani kasus yang diduga melibatkan pejabat penting dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. 

Diberitakan sebelumnya, ratusan massa aksi menggelar demonstrasi di depan Mapolres Buru, Kamis (4/9/2025). 

Mereka menuntut Kapolres Buru, AKBP Sulastri Sukijang memberikan penjelasan terkait sejumlah persoalan di Kabupaten Buru. (*)