Dialog di Halaman DPRD Buru: Ketua DPRD Turun Melantai, Rakyat Tunggu Bukti

Laporan Wartawan TribunAmbon.com Ummi Dalila Temarwut 

NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM - Ketua DPRD Kabupaten Buru Bambang Lang Lang Buana akhirnya turun langsung menerima seluruh keluhan massa aksi yang menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Buru pada Kamis (4/9/2025).

Penerimaan itu dilakukan secara terbuka di halaman kantor DPRD. 

Ketua DPRD bahkan duduk melantai bersama massa aksi untuk mendengar satu per satu aspirasi yang dilontarkan.

Dalam aksi tersebut, massa menyoalkan sejumlah persoalan krusial yang belakangan ini menghantui masyarakat Buru. 

Mulai dari kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), naiknya harga beras, gangguan jaringan Telkomsel, hingga pemadaman listrik yang kerap terjadi. 

Mereka juga menyoroti kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang dianggap lamban merespons kebutuhan masyarakat.

Baca juga: Demo PMII Berujung Tragedi, Polisi Ungkap Kebakaran Dipicu Aksi Mahasiswa Sendiri

Baca juga: Kapolres Buru Sindir BPK: Sejumlah Kasus Korupsi Tersendat Karena Audit Tak Kunjung Rampung

Menanggapi itu, Ketua DPRD Buru menegaskan pihaknya tidak tinggal diam.

Ia memastikan akan segera memanggil sejumlah pihak terkait untuk meminta penjelasan dan solusi.

“Kami sudah menerima surat-surat dari setiap komisi. Senin nanti kita panggil Telkom, agen minyak, Pertamina, dan Disperindag untuk ditindaklanjuti,” ujar Ketua DPRD Buru di hadapan massa aksi.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa DPRD akan memperluas undangan dengan menghadirkan beberapa pihak lain.

“Hari Senin kita undang Indosat, PLN, Disperindag, Telkomsel, Pertamina, dan juga membahas RUU Perampasan Aset. Semua itu akan kita keluarkan menjadi satu keputusan DPRD,” tegasnya.

Pernyataan Ketua DPRD tersebut disambut sorak dan tepuk tangan dari massa aksi yang berharap janji itu benar-benar direalisasikan.

Aksi demonstrasi ini menjadi salah satu momentum langka di mana pimpinan DPRD turun langsung.

Berdialog, dan menyatakan dukungan penuh terhadap persoalan rakyat. 

Termasuk di antaranya dukungan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang dinilai penting untuk menekan praktik korupsi di daerah maupun pusat.

Dengan adanya komitmen ini, masyarakat Buru menunggu langkah nyata DPRD pada hari Senin mendatang.

 Apakah sekadar janji politik atau benar-benar menjadi pintu penyelesaian dari berbagai masalah mendasar yang mereka hadapi.(*)