Kapolda Tegaskan Rekrutmen Bintara Brimob 2026 Transparan dan Tanpa Suap: Jangan Percaya Orang Dalam

Ringkasan Berita:

Kapolda Dadang Hartanto gamblang mengakui stigma negatif seperti praktik transaksional, KKN, dan jual beli kelulusan masih melekat kuat di benak publik terkait penerimaan anggota Polri. 

Menyikapi temuan kasus tersebut, Kapolda Dadang Hartanto menginstruksikan langkah-langkah strategis:

• Sosialisasi Masif: Gratis & Anti-Calo
• Transparansi Total dan Pengamanan Khusus
• Prioritas Putra-Putri Maluku
• Pengawasan Berlapis dan Independen

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menunjukkan komitmennya yang kuat terhadap proses rekrutmen anggota Polri yang bersih dan transparan. 

Komitmen ini ditegaskan melalui acara Penandatanganan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah Panitia, Pengawas, Peserta, serta Orang Tua/Wali Seleksi Penerimaan Bintara Brimob Polri Tahun Anggaran 2026.

Dihadiri oleh total 537 calon siswa (casis) Bintara Brimob yang didampingi oleh orang tua/wali mereka, acara berlangsung khidmat di gedung Plaza Presisi Mapolda Maluku, Kota Ambon, Rabu (19/11/2025).

Dalam arahannya yang tajam dan lugas, Kapolda Maluku, Irjen Pol. Prof. Dadang Hartanto, memberikan peringatan keras kepada semua pihak yang terlibat. 

Ia meminta orang tua/wali dan peserta untuk tidak mudah percaya pada pihak manapun yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang atau koneksi.

"Saya tekankan kepada orang tua jangan percaya siapapun yang bisa meloloskan. Kenal dengan Kapolda, Wakapolda, atau kenal dengan PJU Polda Maluku, saya juga tidak mampu mengintervensi," tegas Kapolda Dadang.

Kapolda memastikan bahwa hasil tes akan muncul secara transparan karena sistem sudah berjalan. 

Ia juga menyoroti pentingnya integritas tim kesehatan, mengingat tugas Brimob membutuhkan fisik yang prima, kuat, dan mental yang baja.

"Kita harus benar-benar memilih orang yang berkualitas," tambahnya.

Baca juga: Ombudsman Kritik Penutupan Nilai Pelayanan Publik, Pemda Buru Diminta Transparan

Baca juga: Jadwal KRL Jogja - Solo Jumat Sabtu Minggu, 21 - 23 November 2025: Akses Mudah, Tarif Rp 8.000

Irjen Pol. Dadang Hartanto bahkan meminta casis untuk berani melapor jika ada anggota atau pihak yang mengaku bisa meloloskan, termasuk yang meminta bayaran atau suap.

"Kalau ada yang mengaku bisa meloloskan itu adalah penipuan. Lapor kepada kami, WhatsApp kepada saya, akan saya deteksi. Kita harus bisa cegah sejak dini, supaya tidak ada korban," ujarnya.

Ia juga mengulangi penekanan bahwa tidak ada cara-cara penyimpangan, uang, transaksional, ataupun titip-titipan dalam proses seleksi. 

Hal ini merupakan perintah langsung dari pimpinan Mabes Polri untuk memastikan rekrutmen berjalan dengan bersih, akuntabel, dan transparan.

Kapolda berharap agar para pengawas, baik internal maupun eksternal, benar-benar bekerja untuk memastikan seluruh proses rekrutmen hingga seleksi berjalan adil, bersih, akuntabel, dan transparan.

"Kalau ada permasalahan tidak usah ditutup-tutupi, sampaikan saja kepada saya," tantang Kapolda.

"Ini bukan pernyataan hanya lip service saja, karena kami ingin melalui momentum rekrutmen ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa Polri benar-benar ingin merekrut anggotanya secara benar, baik dan bersih, serta transparan," tambahnya.

Seluruh tahapan seleksi dipastikan bisa diaudit dan hasilnya akan dijelaskan kepada para peserta. 

Peserta juga diberikan hak untuk komplain jika merasa tidak puas dengan hasil capaian mereka.

Hal ini menegaskan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dijunjung tinggi oleh Polda Maluku. (*)