Temuan Audit Berulang, Wabup SBT Soroti Lemahnya SPIP di Sejumlah OPD

Laporan Wartawan Tribunambon.com, Haliyudin Ulima 

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) menyoroti masih adanya temuan audit berulang di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Kondisi ini dianggap sebagai tanda lemahnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pengelolaan program maupun keuangan daerah.

Sorotan tersebut disampaikan Wakil Bupati SBT, Muhammad Miftah Thoha Rumarey Wattimena, saat membuka kegiatan Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP di Gedung Serbaguna Kesehatan, Senin (17/11/2025).

“SPIP harus menjadi budaya kerja sehari-hari, bukan sekadar dokumen formalitas. Kalau temuan yang sama terus muncul, berarti masih ada masalah di dalam sistem pengendalian internal,” ujarnya.

Dirinya menekankan agar seluruh OPD tidak lagi memandang SPIP sebagai kewajiban administratif semata. 

Ia meminta setiap pimpinan perangkat daerah memastikan pengendalian internal diterapkan secara menyeluruh.

Baca juga: Demo Mahasiswa di Namlea, Kritik Keras Kadis Pendapatan dan Sikap Bupati Buru

Baca juga: Bupati Fachri Terima Anugerah Cita Negeri, Seram Bagian Timur Jadi Contoh Daerah Berkinerja Cepat

“Setiap OPD harus membangun mekanisme kontrol yang kuat, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban,” ujarnya.

Ia menilai penguatan sistem pengendalian internal merupakan langkah penting untuk mencegah potensi penyimpangan, meningkatkan integritas aparatur, sekaligus memastikan program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.

“SPIP harus menjadi budaya kerja sehari-hari, bukan sekadar dokumen formalitas,” tandasnya.

Ia turut menyoroti peran strategis Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam upaya perbaikan tata kelola. 

Menurutnya, Inspektorat tidak boleh hanya memposisikan diri sebagai pemberi catatan, tetapi harus hadir sebagai pembimbing bagi OPD.

“Inspektorat harus mampu memberikan solusi yang konstruktif sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti dengan efektif. Bukan hanya memberi catatan, tetapi juga memastikan OPD mampu memperbaiki,” ungkapnya.

Menurutnya, APIP seharusnya menjadi quality assurance mitra yang mendampingi OPD memastikan setiap proses pemerintahan berjalan dengan benar.

Selain itu, Wabup menilai perlunya peningkatan kapasitas aparat pengawasan agar mampu menjalankan fungsi pengawalan terhadap program-program prioritas daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ia mengatakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia di bidang pengawasan bisa berdampak pada efektivitas tugas Inspektorat.

“Kita harus memperkuat SDM pengawasan agar Inspektorat semakin mampu mengawal program-program prioritas, terutama yang langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat,” tutupnya.(*)