Demo Mahasiswa di Namlea, Kritik Keras Kadis Pendapatan dan Sikap Bupati Buru

Laporan Jurnalis TribunAmbon.com Ummi Dalila Temarwut 

NAMLEA,TRIBUNAMBON.COM - Gabungan organisasi mahasiswa (GMPRI, GMNI, dan HMI Cabang Kabupaten Buru) menggelar demonstrasi di beberapa titik, yakni di depan Kantor Pendapatan Daerah, Kantor Bupati Buru, serta Gedung DPRD Buru di kota Namlea,Kabupaten Buru,Senin (17/11/2025).

Aksi menyoroti dugaan praktik pungutan liar yang diduga terjadi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buru.

Berdasarkan pantauan TribunAmbon.com sekira pukul 12.00 WIT Senin (17/11/2025), massa aksi tiba menggunakan satu unit mobil truk L300 dilengkapi dengan sound system dan membawa bendera masing-masing organisasi.

Para demonstran menyoroti aktivitas usaha pontong milik seorang pengusaha bernama Haji Aras yang telah beroperasi lama di Unit 18, tepatnya di aliran Sungai Waeapo antara Desa Waenetat dan Debowae.

 Menurut massa aksi, terdapat dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum pejabat pada Dinas Pendapatan Daerah terkait aktivitas usaha tersebut.

Baca juga: Wabup SBT Buka Rapat Pemutakhiran Data APIP, Instruksikan OPD Percepat Penyelesaian Temuan

Baca juga: Praktisi Hukum Minta Kapolri Tindak Tegas Kombes Marthin Hutagaol: Ancam PTDH Jika Terbukti Bersalah

“Kami melakukan aksi terkait dugaan pungli pada Dinas Pendapatan Daerah. Kami meminta DPRD Buru untuk meminimalisir segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh saudara Aziz Tomia yang diduga kuat telah melakukan pungli selama 2024–2025.”ujar Risfandi Makatita ketua GMPRI Kabupaten Buru saat diwawancarai seusai demostrasi.

Perwakilan mahasiswa Uniqbu, Julfikram Kapota, juga menyoroti ketidakkonsistenan pemerintah daerah dalam menindak usaha yang dikategorikan ilegal, namun tetap dipungut pajak.

“Walaupun berada pada wilayah yang dilarang hukum, pemerintah tetap mengambil pajak. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan seperti ini.”tuturnya.

Selain itu, Ketua DPK, Rasul Siompu, menilai bahwa kebijakan Bupati Buru Ikram Umasugi tidak mencerminkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

“Kami menilai Bupati Ikram Umasugi tidak bijak dalam mengambil keputusan, karena lebih mengutamakan pihak-pihak yang memberikan kontribusi pada pilkada lalu. Sedangkan bagi yang tidak berkontribusi, tidak ada intervensi dalam bentuk kebijakan dan aturan.”katanya.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan beberapa poin tuntutan sebagai berikut:

1. Mendesak bupati buru untuk segera copot kadis pendapat daersh Kabupaten Buru saudara Aziz Tomia daei jabatanya yang diduga kuat melakukan pungli di ponting milik haji aras jika pontong itu dikatakan ilegal.
2. Bupati Buru agar belaku adil untuk seluruh masyarakat Kabupatej Buru yang memiliki usaja yang kemudian mempermudah pengusaha lokal dalam mengurus ijin usaha mereka masing-masing 
3. Meminta bupati buru harus bersifar profesional dan akuntabel,sebab janhan sampai masyarakat kabupaten burumenilai kepimpinan saat ini untuk mereka yang memberikan kontribusi pasca momentum pokitik pilkada 2024 lalu,dan jangan menjadi musuh bagi masyarakat yang tidak memberikan kontribusi pada pilkada 2024 lalu,tetapi jadilan pemimpin untuk seluruh masyarakat di kabupaten Buru.
4. Sejarah telah banyak menunjukan bahwa kajuasaan yang tidak demokratis sering kali berunjung pada pemerintasan yang otoriter,di mana hak-hak rakyat didiskriminasi dan keadilan sulit ditegakan,pemimpin yang demokrasi akan selalu menghindari  penyalahgunaan kekuasaan karwna mereka sadar bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat.tetapi kami menilai saat ini bupati buru telah berpihak kepada satu golongan yang mengabaikan kepentingan rakyat yang lain dan pemerintah saat ini dinilai tidak bijaksana dalan penyelesaian persoalan masalah di kalangan Masyarakat Buru. (*)