Gaji PPS Belum Dibayar, KPU Buru Sebut Masih Tunggu Audit BPK

Laporan Jurnalis TribunAmbon.com Ummi Dalila Temarwut 

NAMLEA,TRIBUNAMBON.COM -Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buru, Walid Aziz, angkat bicara terkait keterlambatan pembayaran gaji Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pilkada 2024 yang hingga kini belum terselesaikan.

Kepada TribunAmbon.com, Senin (17/11/2025) pukul 15.00 WIT, Walid menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena mekanisme anggaran hibah daerah masih menunggu proses audit.

“Mengenai keterlambatan gaji PPS sejak beberapa waktu lalu, bahkan sejak tahun 2024, KPU sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait kekurangan bayar itu. Namun karena anggaran pelaksanaan berasal dari hibah daerah, maka pemda perlu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Baca juga: Polres SBT Mulai Operasi Zebra 2025, Pengamanan Arus Lalin Diperketat

Baca juga: Jadwal Kapal Pelni Fak Fak - Ambon: Ada Kapal Berangkat 19 dan 27 November 2025, Catat Tarifnya!

Menurut Walid, Kementerian Dalam Negeri meminta agar anggaran Pilkada diaudit terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum solusi pembayaran dapat diputuskan.

“Namun Kementerian Dalam Negeri mengatakan harus diaudit BPK dulu baru ada jalan keluarnya, karena selama Pilkada anggarannya belum diaudit,” jelasnya.

Walid juga memahami kekecewaan para PPS yang telah bekerja tetapi belum menerima hak mereka.

“Rasa kecewa itu pasti ada, karena hasil kerja belum dibayarkan. Bukan tidak dibayarkan. KPU juga tidak tinggal diam,” tegasnya.

Ia memastikan KPU terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat proses adendum Perjanjian Hibah Daerah (PHD) sebagai langkah lanjutan pembayaran gaji PPS yang tertunda.

“Kami akan lakukan koordinasi dengan pemda untuk segera melakukan adendum PHD guna pembayaran gaji PPS. Namun solusi akhirnya tetap menunggu audit BPK agar ada titik terang,” pungkasnya.

Diberitakan s, Pergerakan Mahasiswa Komunitas Kabupaten Buru (PMKKB) menggelar demonstrasi di tiga titik, yakni Kantor Kejaksaan Negeri Buru, Polres Buru, dan Kantor KPU Buru, Senin (17/11/2025).

Aksi itu dilakukan untuk menuntut percepatan pembayaran gaji PPS yang hingga kini belum direalisasikan. Berdasarkan pantauan TribunAmbon.com, sekitar pukul 14.00 WIT massa menggunakan satu unit pengeras suara untuk menyampaikan aspirasi di setiap lokasi.

Dalam orasinya, Koordinator Aksi Rabiul Hakim mendesak kepolisian mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana hibah Pilkada 2024 oleh KPU Buru.

“Kami meminta Kapolres Buru mengusut tuntas dan memeriksa KPU Buru terkait dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024,” tegasnya.(*)