Pemkab Buru Menekankan Pengawasan Orang Asing di Bumi Bupolo Harus Diutamakan

Laporan Wartawan TribunAmbon.com Ummi Dalila Temarwut 

NAMLEA,TRIBUNAMBON.COM - Guna mencegah potensi ancaman yang mengganggu keamanan dan ketertiban di Bumi Bupolo, Pemerintah Kabupaten Buru menekankan pengawasan orang asing harus diutamakan.

Hal itu disampaikan Bupati Buru melalui Sekretaris Daerah Atika Wael dalam membuka Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat Kabupaten dan kecamatan se-Kabupaten Buru yang digelar Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon di Grand Sarah Hotel, Jalan Veteran, Jumat (15/8/2025).

Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa kemudahan perlintasan manusia di era revolusi industri tidak boleh dihambat hanya karena ketakutan akan dampak negatif.

Baca juga: Bebas Visa Bukan Bebas Pelanggaran, Imigrasi Maluku Tegaskan Waspada WNA

Baca juga: Aktivitas Terganggu, Warga Buru Keluhkan Jaringan Seluler yang Sempat Hilang

Namun, menurutnya, diperlukan koordinasi nyata dari seluruh pihak untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi.

"Yang kita perlukan saat ini adalah kerja nyata dan koordinasi seluruh pihak dalam peran masing-masing untuk mengurangi dampak negatif seperti masuknya ideologi dan budaya asing, tindak kejahatan transnasional, serta peningkatan jumlah pencari suaka atau pengungsi," ujarnya.

Bupati juga mengingatkan agar kewaspadaan mencakup berbagai sektor, mulai dari pariwisata, keluarga, repatriasi, mantan awak kapal (ex-crew), hingga penyalahgunaan izin tinggal bagi tenaga kerja asing.

Isu keberadaan pekerja asing di kawasan tambang Gunung Botak pun tak luput dari sorotan, mengingat lokasi tersebut saat ini menjadi perhatian khusus Gubernur Maluku.

Ia berharap rapat koordinasi ini mampu memperkuat sinergi seluruh unsur terkait dalam mengawasi keberadaan orang asing di Buru.

Sehingga pembangunan infrastruktur dan perekonomian daerah dapat terus berjalan tanpa mengabaikan aspek keamanan dan ketertiban.

"Sinergitas seluruh anggota akan membawa penegakan hukum sebagai fasilitator penunjang dan mendukung kebijakan pemerintah"tutupnya. (*)