Minimnya Koordinasi dengan Pemda, Benhur Minta Profil Pengelola MBG Harus Diketahui Publik 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Megarivera Renyaan

TUAL, TRIBUNAMBON.COM - Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur Watubun, menyoroti profil pengelola dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang terkesan ditutup tanpa ada keterbukaan kepada publik.

Hal tersebut dikemukakan, menyusul masuk sejumlah dapur MBG yang dikelola Yayasan tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah (Pemda).

Ironisnya, sejumlah dapur MBG terkesan enggan berkoordinasi dengan Pemda sehingga, pengelolaan dapur dilakukan secara sepihak, tanpa pengawasan dari dinas teknis terkait atau satgas MBG yang telah dibentuk.

"Saya minta profil pengelola yayasan dapur MBG ini juga harus jelas, dan transparan kepada publik," ungkapnya, Sabtu (27/9/2025).

Baca juga: Benhur Watubun Minta Pengelolaan MBG Diserahkan ke Orang Tua Siswa

Baca juga: Petugas SPPG MBG Maluku Terlindungi Program BPJS Ketenagakerjaan

Menurutnya, ada beberapa yayasan yang masuk ke daerah secara sepihak, tanpa berkoordinasi dengan daerah, tetiba sudah mengantongi data anak-anak di beberapa satuan pendidikan.

"Ternyata, mereka masuk dan menawarkan MoU (Perjanjian Kerjasama) secara sepihak, tanpa berkoordinasi dengan pihak Pemda yang notabene sebagai pemimpin tertinggi masyarakat atau penerima manfaat," kesalnya.

"Dapur MBG ini menyajikan ribuan porsi per hari, namun penerima manfaat tidak mengetahui siapa yang mengelola, siapa yang memproses makanan, apa terjamin higenitas, dan meraka yang menyediakan apa bebas dari penyakit bawaan, ini ironis," kata Watubun.

Padahal, lanjutnya orang tua dan masyarakat punya hak untuk mengetahui dengan jelas kualitas pengelolaan MBG.

Ketua DPD PDI-Perjuangan tersebut lantas meminta, Pemda untuk tidak segan-segan menolak dapur dan yayasan yang masuk tanpa koordinasi dan hanya secara sepihak.

"Karena jika ada keracunan atau makanan yang berbelatung, Pemda lah yang bertanggungjawab, ada baiknya Pemda berani menolak dengan tegas dan berani mengevaluasi yayasan yang keras kepala 
walaupun ada bekingan pusat misalnya," tandasnya.

Jika ada keracunan dan temuan belatung, harap dapur ditutup untuk dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pengelola.

"Kami minta yang fair, jika ada peristiwa dan kejadian harap Pemda lebih cepat merespon, jangan segan menutup sementara jika belum ada evaluasi mendalam," pungkasnya.