Mumin Refra Desak Percepatan Penanganan Infrastruktur Sungai dan Jalan Harus Optimal

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Maula M Pelu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Mumin Refra, meminta pemerintah dan pihak terkait agar mempercepat penanganan infrastruktur sungai dan jalan di sejumlah wilayah terdampak bencana.

Seruan ini ditegaskan usai rapat kerja bersama Dinas PUPR Provinsi Maluku, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Maluku, dan BPBD Maluku, pada Rabu (6/8/2025) di Kantor DPRD Provinsi Maluku. 

Dalam rapat tersebut mereka menyoroti sejumlah titik rawan dan kerusakan infrastruktur yang membutuhkan perhatian serius.

Baca juga: Miris! Ada 6 Desa di Kecamatan Salahutu Tak Punya Tempat Sampah

Dirinya tidak menyebutkan lokasi pasti, namun secara umum ialah, beberapa titik di Maluku Tengah, Seram Bagian Barat (SBB), Aru, dan Maluku Tenggara. 

“Kita tadi membahas soal banjir di beberapa titik, pertama di sungai wayari, kedua adalah jembatan kawanuah di seram selatan, sungai di tamilou, dan di SBB. Kita meminta untuk segera dilakukan penanganan capat,” ungkapnya. 

Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, juga menekankan pentingnya identifikasi masalah secara menyeluruh oleh pihak Balai dan dinas PUPR, agar penanganan yang dilakukan tidak justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Tak hanya soal sungai, perhatian juga dilakukan pada sejumlah ruas jalan yang menurutnya telah membutuhkan perawatan optimal.

Misalnya ruas jalan di Maluku Tengah dan wilayah Nusaniwe di Kota Ambon, disebut sebagai titik-titik yang membutuhkan penanganan khusus. 

Baca juga: IAKN Ambon Cetak 108 Wisudawan, Rektor: Mendidik dengan Cinta Hasilkan SDM Unggul

“Yang kedua ada beberapa ruas jalan yang menjadi atensi bersama, baik itu di Maluku Tengah dan di kota Ambon khususnya untuk jalan ke di wilayah Nusaniwe, kita meminta agar semua itu menjadi perhatian,” tambahnya. 

Dalam hal pendanaan, Mumin mengungkapkan adanya rencana dukungan anggaran yang akan dibahas secara teknis untuk mempercepat proses perbaikan infrastruktur di daerah-daerah tersebut.

Ia menjelaskan bahwa penanganan sungai di Maluku Tengah, Seram dan Kota Ambon, akan menjadi tanggung jawab Balai Wilayah Sungai.

Sementara wilayah Aru, Maluku Tenggara, akan ditangani oleh dinas PUPR, melalui bidang sumber daya air.

“Terkait dengan kepastian untuk perbaikan jalan-jalan. Katanya kita akan di backup oleh anggaran dan hal itu akan dibahas secara teknis. Secara umum jalan di Maluku Tengah, Jalan di Tepa Maupun jalan di kota Ambon yang menjadi fokus,” ungkapnya. 

“Khusus untuk sungai, balai yg menguasai dan diberikan kewenangan untuk balai wilayah sungai yang akan menangani Maluku Tengah dan seram secara keseluruhan dan kota Ambon. Kemudian untuk di Aru, Maluku tenggara dan kepulauan Kei itu oleh dinas PUPR bidang sumber daya alam,” sambung Mumin. 

Tak lupa dirinya menghimbau masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, agar lebih bijak dalam beraktivitas. 

Mengingat potensi alam yang ekstrem, bisa memperparah potensi bencana. 

“Yang ketiga kondisi alam kita yang semakin ekstrim, tentu kita berharap agar masyarakat penghuni bantaran sungai, agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan masalah baru,” pintanya. (*)