Sengketa Batas Tanah Pemicu Konflik Seram Utara, Ketua DPRD: Perlu Penyelesaian Paripurna  ‎

‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 
‎
‎MASOHI,TRIBUNAMBON.COM - Ketua DPRD Maluku Tengah, Hery Men Carl Haurissa mengungkapkan bahwa sengketa batas tanah jadi pemicu terjadinya konflik di Seram Utara.
‎
‎Ungkapan itu disampaikan Haurissa dalam forum rapat koordinasi Satuan Tugas Penanganan Konflik Sosial, Jumat (25/7/2025) lalu.

‎"Kita sudah mengidentifikasi bahwa konflik-konflik yang terjadi cukup banyak dan salah satu konsentrasi kita adalah sengketa batas tanah antara satu negeri dengan negeri yang lain," ujarnya.

Baca juga: Gaji Tunggak, Petugas Kebersihan Pasar Mardika Kini Bernapas Lega Pasca Jais Ely Turun Tangan

Baca juga: Pasca Menjabat jadi Kejari, Ketut Sudiarta Beri Sinyal Positif Datangkan Investor di SBT

‎
‎Ia menyatakan bahwa konflik harus di selesaikan secara paripurna, DPRD berkeinginan sungguh agar adanya penyelesaian secara komprehensif.
‎
‎"Tidak penyelesaian hanya panggal-panggal (potong-potong), melainkan harus secara paripurna," tegas Anggota Legislatif (Aleg) Parpol Gerindra itu.
‎
‎Haurissa menuturkan bahwa Pemda maupun DPRD sudah memiliki langkah yang tepat untuk penyelesaian konflik agar tidak terjadi secara berkelanjutan.
‎
‎"Khusus untuk negeri administrasi Masihulan dan Sawai saya pikir kita harus menggunakan kearifan lokal kita. Saya punya analogi bahwa konflik Masihulan dan Sawai kalau kita menggunakan analogi gunung api, maka ini gunung api yang (punya) lahar, namun laharnya belum keluar," tutur Haurissa.
‎
‎Oleh sebab itu ia menegaskan, harus betul-betul konsen untuk menyelesaikan soal Masihulan dan Sawai.
‎
‎Ditambahkan, seluruh stakeholder harus konsen, jangan sampai ada pihak yang sengaja maupun tidak sengaja menggunakan cara-cara provokatif sehingga konflik melebar. 
‎
‎"Sebab itu di kesempatan yang baik ini kami DPRD tetap membantu Bupati Sekda dan jajaran semua unsur Satgas agar menyelesaikan konflik kami DPRD tetap terlibat bersama-sama,"tambah dia.
‎
‎Wakil Rakyat itu menyampaikan pesan harapan agar konflik tersebut harus diselesaikan dalam tenggat waktu sesingkat-singkatnya.
‎
‎"Kemarin kami laporkan kepada Sekda bahwa kami pimpinan DPRD sudah bertemu dengan jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mereka juga siap membantu untk infrastruktur perumahan yang ada di Masihulan," pungkas Haurissa. (*)