Suarakan Krisis Layanan Kesehatan di RSUD Masohi, Gerakan Rakyat Menggugat Seruduk Kantor Bupati

‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 
‎
‎MASOHI,TRIBUNAMBON.COM - 'Gerakan Rakyat Menggugat' seruduk Kantor Bupati Maluku Tengah suarakan krisis pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi. 

Dari pantauan Tribunambon sekira pukul 14.20 WIT Kamis (28/8/2025) ‎Masa aksi mendatangi Kantor Bupati dengan membawa spanduk yang berisikan sejumlah protes.

Baca juga: Peringati HUT ke-77, Polwan Polda Maluku Gelar Ziarah di TMP Kapahaha Ambon

Diantaranya: ‎Malteng Krisis Pelayanan Kesehatan, BPJS Bikin Pasien Jadi stress, Bupati Jang Mode Pesawat"
‎
‎Dalam Orasinya, Pj. Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Masohi, Josua Ahwalam menduga terjadinya praktik komersialisasi kesehatan di RSUD Masohi.
‎
‎"Tidak tahu dokter siapa yang punya apotek," sesalnya.
‎
‎Padahal menurutnya, hal tersebut tidak dibenarkan sesuai dengan Peraturan Menteri kesehatan.
‎
‎Dirinya juga mengajukan pertanyaan, kenapa rumah sakit berhutang, dan kenapa belum dibayar. Karena belum dibayar itulah maka berimplikasi pada pelayanan kesehatan.
‎
‎"Aksi Ini adalah klimaks dari upaya mediasi yang coba kami tempuh, KAMMI sudah memasukan surat dua bulan lalu.
‎GMKI masukan surat tiga Minggu lalu, dua kali koordinasi dengan Pemda, dan Humas mengatakan bahwa surat sudah masuk ke Ajudan Bupati," kesal Josua.
‎ 
‎Aktifis kawakan itu menuturkan, banyak keluhan dari pasien BPJS, ada pasien yang mengeluh tidak tersedia jarum suntik dan air infus, sehingga mereka harus beli di luar rumah sakit.
‎
‎"Artinya terjadi krisis besar-besaran di RSUD Masohi," cecarnya.
‎
‎Dirinya mengulas, pembayaran BPJS kepada pihak rumah sakit berlaku secara paket, sehingga pasien dengan status BPJS tidak perlu beli obat-obatan di luar rumah sakit.
‎
‎"Yang jelas itu ketentuan, saya kadang-kadang kesal. Kita mendorong agar paling tidak bupati dapat memberi evaluasi terhadap kadis kesehatan dan Direktur RSUD Masohi, karena kalau kita baca program prioritas kesehatan masuk dalam poin kedua," imbuh dia 
‎
‎Artinya, ketika ada krisis berarti ada gerak cepat agar slogan Malteng bangkit dapat dimanifestasikan dalam tindakan. 
‎
‎"Paling tidak bisa memperbaiki krisis di rumah sakit," pungkas Josua.
‎
‎Hal senada juga diutarakan Korlap dari Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Maluku Tengah, Sultan Syaifullah Mussa.
‎
‎Dirinya menyayangkan pasien BPJS kesehatan yang terkesan dianaktirikan oleh petugas rumah sakit. Kata Sultan, persoalan Ini sudah sangat panjang yang menjadi korban ialah masyarakat.
‎
‎Kedua, terkait praktik nepotisme dalam hal pelayanan, pasalnya ada kasus dimana pasien yang sama-sama BPJS, namun diperlakukan berbeda.
‎
‎"Si A terkadang diistimewakan, karena ada relasi kekerabatan dengan petugas, pasien A dapat obat dan pasien B tidak dapat obat yang layak," urai Sultan.

Baca juga: Disperindag Buru Imbau Warga Segera Bersiap, Pasar Lala Akan Diaktifkan Kembali

Selain itu adanya perlakuan berbeda dari petugas rumah sakit kepada pasien yang berkerabat dekat dengan para pejabat.
‎
‎"Semisal ada tenaga medis yang menyampaikan kepada saya bahwa terkadang ada anak pejabat datang, ada komunikasi bahkan sampai ke tingkat direktur, pasien ini akhirnya diberi pelayanan spesial, tentu ini adalah tindakan nepotisme," sesal Sultan.
‎
‎Ketua KAMMI Daerah Maluku Tengah itu juga mempertanyakan soal keterbatasan stok obat-obatan.
‎
‎"Menjadi pertanyaan besar bahwa stok obat-obatan mengalami keterbatasan, sebenarnya ini ada apa?," tanya Sultan heran. (*)