Terbukti Limbah Rusaki Lingkungan, Perusahaan Tambak Udang PT. WLI Penuhi Sanksi Pemda Malteng

Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo

‎MASOHI, TRIBUNAMBON.COM - Perusahaan Tambak Udang PT. Wahana Lestari Investama (WLI) yang berlokasi di Seram Utara, limbahnya terbukti rusaki lingkungan serta sejumlah tanaman kebun masyarakat.

‎Atas masalah tersebut, PT. WLI disanksi Pemerintah Daerah Maluku Tengah.

‎Kepala Dinas Lingkungan Hidup Maluku Tengah, Hengky Tomasoa menyampaikan bahwa perusahaan telah memenuhi sejumlah sanksi.  

‎"PT WLI telah melaksanakan beberapa poin sanksi, termasuk pembuatan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) sebanyak 3 unit," ujar Hengky, Rabu (9/7/2025) kemarin.

Baca juga: Perpres 46 Tahun 2025 Amantkan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Harus Melalui E-Katalog

‎Namun, terdapat beberapa kendala dalam proses pelaksanaan sanksi, termasuk permasalahan klaim kepemilikan lahan oleh masyarakat.

‎"Untuk pengerukan di wilayah terdampak karena masyarakat mau diselesaikan ganti rugi dulu baru di laksanakan, pendekatan sudah dilakukan," imbunya.

‎Dia menyampaikan, PT WLI selalu laporkan kepada Pemerintah lewat Dinas Lingkungan Hidup terkait aktivitas mereka.

Baca juga: Pemda Malteng Sosialisasi Perpres No. 46 Tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Sesuai deadline sanksi pada tanggal 28 Juni 2025, mereka kooperatif selalu melaporkan ke Pemda.

‎Proses ganti rugi telah dilakukan dengan melibatkan pemerintah kecamatan untuk mendata tanaman masyarakat yang terdampak.

‎Hasil pendataan telah diperoleh dan proses kesepakatan ganti rugi sedang dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati nomor 525/513/thun 2022 tentang ganti rugi tanaman dan Hortikultura.

‎Dinas Lingkungan Hidup telah mengeluarkan surat nomor 600.1/186/2025 perihal percepatan pelaksanaan sanksi administrasi rehabilitasi lingkungan yang terdampak.

‎Surat tersebut ditujukan kepada HRD PT WLI untuk segera menindaklanjuti hasil kerja tim pendataan untuk diselesaikan dengan masyarakat sesuai dengan SK Bupati.

‎"Pemerintah Kecamatan dan Perusahaan diminta melakukan sosialisasi ganti rugi tersebut kepada masyarakat, dengan luasan ganti rugi sekitar 5 hektar lebih. Proses ganti rugi masih dalam tahap proses dan diharapkan dapat diselesaikan segera," tukasnya. (*)