PMII UNIDJAR - Pengurus PMII Komisariat Universitas Dr Djar Wattiheluw foto bersama usai memberikan komentar terkait penolakan terhadap rencana pelaksanaan Konferensi Cabang PMII Kabupaten Maluku Tengah Selasa (24/6/2025)
Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo MASOHI,TRIBUNAMBON.COM - Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PK PMII) Universitas Dr. Djar Wattiheluw Masohi secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana pelaksanaan Konferensi Cabang PMII Kabupaten Maluku Tengah yang dijadwalkan berlangsung Rabu (25/6/ 2025). “Kami dengan tegas menolak konferensi yang direncanakan rabu. Tidak ada pemberitahuan resmi maupun administrasi dari pihak Cabang atau Badan Pelaksana Konferensi (BPK)," tegas Sekretaris Komisariat Nazarudin Lamawitak bersama Ketua-ketua Rayon dari empat jurusan di Universitas Dr. Djar Wattiheluw Masohi, Selasa (24/6/2025). Bahkan tidak ada proses pendaftaran calon Ketua Umum, sehingga ia menilai bahwa keberadaan Komisariat tidak dihargai. Ia juga menyoroti penyebaran poster acara oleh akun resmi Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tengah, yang menurutnya tidak memiliki dasar koordinasi BPK atau Cabang dengan Komisariat.
Pasalnya, berdasarkan informasi dari Pengurus Besar PMII, hingga saat ini surat terkait pelaksanaan Konferensi Cabang PMII Maluku Tengah masih dalam tahap perencanaan. "Belum ada keputusan resmi karena pleno PB PMII belum digelar, mengingat persoalan kepengurusan cabang Maluku Tengah sebelumnya telah dinyatakan selesai melalui surat keputusan," ungkapnya. Dalam rapat bersama pengurus Komisariat dan seluruh Rayon di Universitas Dr. Djar Wattiheluw Masohi, diputuskan bahwa menolak secara resmi dan tidak akan terlibat sedikitpun dalam konferensi yang dimaksud. “Jika Konferensi tetap dipaksakan tanpa penyelesaian struktural dengan kami dari Komisariat, maka kami pastikan PMII Maluku Tengah akan kembali mengalami dualisme. Kami akan tetap melawan,” tegasnya. Pengurus Komisariat dan Rayon Universitas Dr. Djar Wattiheluw Masohi berharap agar Pengurus Besar PMII segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan konflik internal PMII di Maluku Tengah sebelum berlarut-larut. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.