SBB Hari Ini

Total 291 Kasus Penularan Rabies di SBB Maluku, Stok Vaksin Malah Menipis

Dinas Kesehatan Kabupaten SBB mengakui keterbatasan stok Vaksin Anti-Rabies (VAR).

|
Penulis: Kartika Djuna | Editor: Mesya Marasabessy
Kartika Djuna
PENANGANAN RABIES DI SBB : Dinkes desak Pemdes dan Dinas Pertanian berperan aktif menekan Rabies. Kepala Bidang P2P, Hasbi AB (6/5/2025). 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Kartika Djuna

SBB, TRIBUNAMBON.COM – Dinas Kesehatan Kabupaten SBB mengakui keterbatasan stok Vaksin Anti-Rabies (VAR).

Padahal, Kabupaten SBB saat ini berstatus siaga rabies menyusul terdapat 291 kasus sepanjang tahun 2025.

Hingga Selasa (6/5/2025), hanya 13 dosis vaksin tersisa untuk mengatasi kasus gigitan hewan penular rabies tersebut.

“Kita sempat kehabisan vaksin sekitar satu minggu kemarin. Hari ini hanya ada 13 dosis yang kita prioritaskan untuk pasien yang memang sudah tergigit,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes SBB, Hasbi AB, saat ditemui di Kantor Dinas Kesehatan SBB, Piru.

Menurut Hasbi, penanganan pasien rabies memerlukan empat kali suntikan vaksin. 

Artinya, 13 dosis itu hanya mencukupi untuk sekitar tiga pasien, sedangkan kasus terus bertambah.

Dinkes SBB berupaya menambah stok dengan berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. 

“Jumat ini kita rencana ambil lagi di provinsi, tapi tetap saja kalau kesadaran masyarakat rendah, persoalan tidak akan selesai,” tegasnya.

Baca juga: Penularan Rabies Menyasar ke Kabupaten SBB, Total 291 Kasus

Baca juga: Pengelolaan Dana Desa Belum Maksimal, Komisi I DPRD SBB Minta Camat dan DPMD Lebih Aktif Lagi

Hasbi mengungkapkan, hampir seluruh kasus gigitan berasal dari anjing peliharaan sendiri, bukan anjing liar. 

Namun banyak warga yang enggan mengikat atau memvaksin hewan peliharaan mereka.

Ia juga menyoroti pentingnya peran lintas sektor, terutama Dinas Pertanian sebagai koordinator utama penanggulangan rabies, serta Pemerintah Desa (Pemdes) dalam edukasi dan pengawasan masyarakat.

“Kalau berbicara soal pengendalian dari hewan, itu tugas Dinas Pertanian. Kita hanya menangani manusia yang sudah tergigit. Sementara pemdes itu yang punya jangkauan langsung ke masyarakat, dari kepala desa sampai RT/RW,” jelas Hasbi.

Menurutnya, tanpa keterlibatan aktif Pemdes dalam sosialisasi dan pengawasan, upaya medis akan terus tertinggal dari penyebaran kasus.

Hasbi menegaskan, masing-masing instansi telah memiliki tugas yang tertuang dalam SK pembentukan tim penanggulangan rabies Kabupaten SBB. 

Namun efektivitas tim sangat bergantung pada kesadaran dan kerja bersama lintas sektor dan masyarakat.(*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved