Pemkab Malra
Bupati Maluku Tenggara Minta Forum RKPD Selaraskan dengan Visi dan Misi Bupati-Wabup
Bupati Malra, Thaher Hanubun harap forum RKPD tahun 2026 dapat menerjemahkan visi dan misi yang diusung pada Pilkada 2024 lalu.
Penulis: Megarivera Renyaan | Editor: Tanita Pattiasina
Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Megarivera Renyaan
LANGGUR, TRIBUNAMBON.COM – Bupati Maluku Tenggara (Malra), Muhammad Thaher Hanubun, berharap Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dapat menerjemahkan visi dan misi yang diusung pada Pilkada 2024 lalu.
Permintaan tersebut disampaikan saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Malra Tahun 2026, yang digelar di Aula Kantor Bupati Malra, Senin (28/4/2025).
"RKPD ini harus lebih tajam dalam menerjemahkan visi dan misi, program prioritas, termasuk janji-janji kampanye yang saya dan Wabup suarakan," ungkap Thaher.
Ia menekankan, RKPD harus mengatur secara jelas bagaimana Kabupaten Maluku Tenggara dapat berkontribusi dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
"Hal tersebut dimaksudkan agar sinergi dan keselarasan arah kebijakan antara pusat dan daerah benar-benar diperhatikan," ujarnya.
Baca juga: Duh! Lonjakan Harga Cabai di Maluku Tenggara Tertinggi di Indonesia
Baca juga: Sulut Konflik Perumda dan Karang Tagepe di Malra, Polisi Tangkap Dua Pelaku Pembacokan
Keselarasan yang dimaksud, lanjut Thaher, terutama berkaitan dengan isu-isu tematik yang digariskan dari pusat hingga ke daerah.
Di antaranya, penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan; program Makan Bergizi Gratis (MBG); pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Selain itu, pengendalian inflasi daerah, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, dukungan terhadap swasembada pangan, serta pengembangan industri kerajinan dan fasilitasi dalam mempromosikan serta memasarkan produk industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Isu dan tematik ini harus benar-benar dapat diterjemahkan, dirumuskan, serta diimplementasikan dalam arah kebijakan, program, dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah," cetusnya.
Thaher juga menambahkan, pesan penting dalam penyusunan program adalah memastikan intervensi yang fokus.
"Program yang disusun harus dipastikan mampu memberi dampak. Tidak hanya sekadar menghabiskan uang rakyat, tetapi harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat," tandasnya. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.