Soal Polemik Ijazah Palsu, Jokowi Pertimbangkan Langkah Hukum

Meski kedatangan mereka disambut baik, Jokowi tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. 

Menurut Jokowi, ia tidak memiliki kewajiban untuk melakukan hal itu. 

"Ya alhamdulillah sudah saya terima tadi di dalam rumah. Dan apa pun beliau ingin silaturahmi tentu saya terima dengan baik."

"Kemudian yang kedua, beliau mau meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan kepada mereka."

"Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang dimiliki," jelas Jokowi. 

Jokowi mengatakan, Universitas Gadjah Mada (UGM) telah memberikan penjelasan yang gamblang, bahwa ia secara sah lulus dari Fakultas Kehutanan.

"Jadi sudah sangat jelas kemarin di UGM sudah memberikan penjelasan gamblang dan jelas," tuturnya.

Baca juga: Pemerintah Gonta Ganti Kurikulum, Fredy Loumaly: Kami Guru di Daerah 3T Dilematis

Baca juga: Sering Last Minute, Fraksi Golkar DPRD Malteng Minta Pembahasan RAPBD 2026 Dilakukan Lebih Awal ‎

Klarifikasi UGM 

Pihak UGM sendiri telah melakukan klarifikasi, ijazah ayah dari wakil presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, tersebut adalah asli.

Pihak UGM menegaskan, Jokowi lulus dari Fakultas Kehutanan pada 1985, dan ijazahnya ada di Jokowi.

Wakil Rektor UGM, Prof Wening Udasmoro, menyampaikan menegaskan UGM bukan dalam posisi membela salah satu pihak.

Kampus hadir dalam kapasitas menjelaskan jika Jokowi merupakan lulusan UGM tahun 1985 sesuai dengan dokumen yang dimiliki kampus.

"Bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen, ini mahasiswa kami dulu atau tidak, dan lulus atau tidak?"

"Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada 5 November 1985, sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan," kata Wening, Selasa (15/4/2025).(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Merasa Nama Baik Tercemar, Jokowi Pertimbangkan Bawa Isu Ijazah Palsu ke Ranah Hukum