Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, SilmiSirati Suailo
MASOHI,TRIBUNAMBON.COM - Fraksi Golkar DPRD Maluku Tengah meminta pembahasan Rancangan APBD 2026 agar dilakukan lebih awal pada bulan Juni 2025 saat masa sidang II.
Permintaan itu dilatar belakangi oleh kebiasaan pembahasan RAPBD yang sering dibahas secara kilat.
"Oleh karena itu kata, pembahasan RAPBD 2026 harus masuk dalam agenda masa sidang II atau lebih tepat di bulan Juni," ujar anggota DPRD Maluku Tengah Fraksi Golkar, Hassan Alkatiri saat sidang Paripurna Selasa (15/4/2025) kemarin.
Pemerintah dan DPRD diminta tidak menggunakan cara-cara lama membahas APBD secara kilat dan pada last minute atau menjelang batas waktu pembahasan.
"Karena pengalaman kita di DPRD kita selalu bahas APBD pada Last minute. Ini cerminan tidak baik karena ketika pembahasan diikuti deadline dari dari kementerian hasilnya tidak baik,"
Maka dari itu, Fraksi Golkar meminta pemerintah dan pimpinan DPRD tidak mengulangi model pembahasan rancangan APBD seperti tahun sebelumnya.
"Kalau mau ikut aturannya pembahasan APBD itu bulan Juni maka seyogyanya dalam agenda ini (masa sidang 2) ada agenda pembahasan APBD 2026 dimulai dengan penyampaian Nota KUA PPAS," tutur Politisi itu.
Baca juga: Usai Ditetapkan Tersangka, Status PPPK RW Bakal Ditinjau Kembali
Baca juga: Pemkot Ambon Gelar Rapat Koordinasi Persiapan Pengangkatan CPNS Tahun 2025
Oleh karena itu, Fraksi Golkar meminta agenda ini harus ada dalam masa sidang II.
Merespon itu, Ketua DPRD Maluku Tengah, Herry Men Carl Haurissa yang memimpin jalannya paripurna mengatakan agenda pembahasan rancangan APBD 2026 akan dimasukkan dalam agenda masa sidang II.
"Kami juga akan menyampaikan ke Pemda untuk nota keuangan sudah harus disampaikan pada bulan Juni," kata Haurissa.
Berdasarkan catatan beberapa tahun terakhir, pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Maluku Tengah selalu membahas tahapan RAPBD pada bulan oktober hingga ada yang pada bulan November tahun berjalan.
Selain last minute, pembahasan RAPBD juga kerap dibahas secara cepat hanya beberapa hari APBD tuntas dibahas. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.