Kapendam XV Pattimura: TNI Siap Tindak Tegas Oknum yang Terlibat Tambang Emas Ilegal

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Komando Daerah Militer (Kodam) XV/Pattimura menegaskan tidak akan memberikan ampun kepada prajurit yang terlibat dalam kasus hukum, terutama kegiatan ilegal, Kamis (3/4/2025).

Penegasan ini disampaikan menyusul pemberitaan di sejumlah media lokal Maluku yang menuding oknum petinggi dan anggota TNI memiliki aset usaha di area tambang emas ilegal Gunung Botak, bahkan dituduh sebagai bandar batu cinabar (C3).

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XV/Pattimura, Kolonel Inf. Heri Krisdianto, menyayangkan tuduhan bahwa Komandan Distrik Militer (Dandim) memiliki usaha ilegal di Gunung Botak.

"Sesuai hasil penyelidikan, tidak benar Dandim memiliki usaha tersebut," tegas Kapendam dalam keterangan persnya, Kamis (3/4/2025).

Baca juga: Kompolnas Soroti Penambangan Ilegal di Gunung Botak, Desakan Evaluasi Kapolres Buru Menguat

Baca juga: Tragedi Gunung Botak, Gubernur Tegaskan Segera Koordinasi ke Pempus Soal Pengelolaan Tambang

Lebih lanjut, Kapendam menanggapi pernyataan mantan aktivis Muhammadiyah, Abd Rauf Wabula, yang dikutip dalam pemberitaan tersebut dan menuding Panglima TNI serta Pangdam XV/Pattimura tidak memberikan sanksi tegas kepada anggotanya. 

Kapendam menegaskan bahwa Pangdam XV/Pattimura telah berulang kali menekankan kepada seluruh jajarannya untuk tidak terlibat dalam kegiatan ilegal apapun.

"Pangdam XV/Pattimura terus menekankan kepada seluruh prajurit jajarannya untuk tidak terlibat dalam kegiatan ilegal," ujar Kapendam.

Kapendam juga menyoroti isu yang berdekatan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Namlea. 

Ia khawatir isu ini akan digiring ke arah politik dan menciptakan narasi negatif yang tidak berdasar.

"Apalagi saat ini, Namlea akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sehingga, sangat dikhawatirkan isu ini digiring ke arah politik," ungkapnya.

Kapendam menyebut permasalahan penambangan ilegal di Gunung Botak merupakan isu kompleks yang memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah dan media, dalam pengawasan dan pemberian solusi.

"Dalam penyelesaian masalah penambangan di Gunung Botak, diharapkan Pemda dan semua pihak termasuk media wajib bersama-sama untuk mengawasi dan memberi solusi mengapa banyak penambang-penambang ilegal di wilayah tersebut," kata Kapendam.

Kapendam menegaskan komitmen Pangdam XV/Pattimura untuk tidak pandang bulu dalam menindak prajurit yang melakukan pelanggaran hukum. 

Ia mengakui bahwa keberadaan ribuan penambang ilegal di Gunung Botak membuka potensi oknum untuk memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi.