Tragedi Gunung Botak, Gubernur Tegaskan Segera Koordinasi ke Pempus Soal Pengelolaan Tambang

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Gubenur Maluku, Hendrik Lewerissa menegaskan dalam waktu dekat akan  berkordinasi dengan Pemerintah Pusat (Pempus) untuk mengurus pengelolan kawasan gunung botak secara teratur.

Menurutnya, kawasan tambang ilegal Gunung Botak di Pulau Buru tidak bisa dibiarkan seperti tak bertuan. 

Hal itu terlihat hingga saat ini, dimana gunung botak telah menelan sejumlah korban.

Ini disampaikan Hendrik usai menghadiri kegaiatan buka puasa bersama Gubernur Maluku dan Kelurag besar PT. Bank Maluku-Malut, Selasa (11/3/2025).

"Memang kedepan itu pemerintah provinsi akan berkordinasi dengan pemerintah pusat kementerian SDM dan kementerian terkait, kementerian Investasi terkait pengelolaan gunung botak. Untuk itu gunung botak tidak bisa dibiarkan seperti tidak bertuan," tegas Hendrik.

Negara kata Hendrik, harus hadir disana dan melihat langsung aktivitas pertambangan. 

Dan pertambangan tidak boleh harus seperti sekarang yang semua orang bisa datang lalu melakukan aktivitas pertambangan ilegal begitu saja.

"Hal ini korban-korban penambang peti-peti itu ilegal itu lalu kemudian menjadi korban dan setau saya yang menjadi korban dalam aktivitas di gunung botak itu bukan baru dari kemarin, bukan baru sekarang saja tapi dulu juga sekarang para korban yang menimpa mereka yang melakukan penambagan disana," akuinya.

Sehingga, pemerintah harus segera membenahi tata pengelolaan gunung botak sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kita tahu bahwa ada undang-undang baru yang memberi kemungkinan koperasi bisa memiliki  hak untuk mengelola pertambangan. Seperti koperasi, Ormas dan sebagainya. Nanti dikelola saja sesuai aturan saja," ujarnya.

Bagi Hendrik, yang paling penting itu semua Sumber Daya Alam (SDA) di Maluku ini dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak bisa dikelola secara ilegal atau tanpa aturan. 

"Tentu saja kami prihatin dengan jatuhnya korban aktivitas di gunung botak. Itu tidak perlu terjadi kalau kawasan gunung botak itu dikelola secara baik. Jadi itu harapan saya terkait dengan insiden digunung botak," ucapanya.
 
Soal izin aktivitas, lanjut mantan Anggota DPR RI Fraksi Gerindar itu bahwa, semua itu berada pada kewenangan pemerintah pusat. 

Gubernur hanya merekomendasikan.

"Jadi kita sudah sampaikan juga kepada pak Menteri SDM, Bahlil pada waktu retreat di Magelang. Saya minta pemerintah pusat segera turun tangan menangani kawasan gunung botak supaya manfaatnya bisa dirasakan untuk daerah termasuk rakyat pemegang rakyat ulayat daerah sekitar situ dan masyarakat lokal. Dan yang paling penting dampak lingkungannya itu bisa teratasi terkelola, tertangani dengan baik. Dan gubenur hanya sebatas rekomendasi," cetus ketua DPW Partai Gerinda Maluku tersebut.

"Kalau aktivitas ilegal itu kan resiko terhadap pencemaran lingkungan kan tinggi sekali, kita tahu sudah banyak biota yang mati karena merkuri dan sianida. Itu kan logam beracun yang sangat berbahaya untuk lingkungan. Kalau itu diatasi secara baik dampak lingkungan itu bisa ditangani secara baik," tandasnya.