Tambang Emas Gunung Botak

Kompolnas Soroti Penambangan Ilegal di Gunung Botak, Desakan Evaluasi Kapolres Buru Menguat

Komisioner Kompolnas, M. Choirul Anam, menyatakan bahwa kinerja kepolisian harus dievaluasi secara menyeluruh soal penambangan ilegal Gunung Botak.

Sumber: Kompas.com
GUNUNG BOTAK - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), M. Choirul Anam. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

TRIBUNAMBON.COM - Aktivitas penambangan ilegal di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku, kembali menjadi sorotan tajam.

Meski telah ditutup, praktik penambangan terus berlanjut, memicu serangkaian insiden tragis dan desakan evaluasi kinerja Kapolres Buru, AKBP. Sulastri Sukidjang.

Baru-baru ini, longsor terjadi di area penambangan, mengakibatkan 7 orang meninggal dunia, 6 orang luka-luka, dan diduga masih ada 20 orang yang tertimbun. 

Tragedi ini memicu kemarahan publik dan desakan agar Kapolres Buru dievaluasi, bahkan dicopot dari jabatannya.

Selain aktivitas penambangan yang tak terkendali, kasus penyelundupan 150 karton sianida pada Januari 2025 menambah daftar panjang permasalahan. 

Baca juga: Tragedi Gunung Botak, Gubernur Tegaskan Segera Koordinasi ke Pempus Soal Pengelolaan Tambang

Baca juga: GMKI Ambon Soroti Penanganan Tambang Emas Ilegal Gunung Botak, Desak Evaluasi Kinerja Kapolres Buru

Aparat kepolisian berhasil mencegat penyelundupan tersebut, namun hingga kini belum ada perkembangan signifikan terkait penetapan tersangka.

Menanggapi permasalahan ini, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), M. Choirul Anam, menyatakan bahwa kinerja kepolisian harus dievaluasi secara menyeluruh. 

"Saya kira apapun yang kinerja kepolisian dan perilaku kepolisian jika memang tidak dilakukan dengan benar saya kira Propam maupun Irwasda harus turun tangan untuk melakukan penilaian," tegasnya saat dihubungi TribunAmbon.com, Rabu (12/3/2025).

Choirul Anam menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme dalam setiap tindakan kepolisian. 

"Jika memang terdapat suatu bentuk pelanggaran ya diberi sanksi. Itu yang paling penting dan Kompolnas mendorong di mana pun kepolisian, bertindaklah akuntabel, transparan dan profesional," tambahnya.

Desakan evaluasi kinerja Kapolres Buru semakin menguat dari berbagai pihak, mengingat aktivitas penambangan ilegal terus berlanjut dan kasus penyelundupan sianida belum menemui titik terang. 

Masyarakat berharap agar aparat kepolisian bertindak tegas dan transparan dalam menangani permasalahan ini, demi keamanan dan ketertiban di wilayah Gunung Botak.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved