Gubernur Maluku: Semua Program OPD Harus Selaras dengan Visi Misi Pemerintah Provinsi

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Maula M Pelu

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Maluku tidak diperbolehkan memiliki visi dan misi sendiri yang terpisah dari pemerintah provinsi. 

Hal ini disampikan dalam apel perdana, dihadiri ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, yang berlangsung di Auditorium Universitas Pattimura Ambon, Rabu (5/3/2025).

“Tak ada visi misi OPD, yang ada hanyalah visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku,” ujar Gubernur Maluku dengan tegas didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Abdullah Vanath. 

Menurutnya, semua jajaran OPD harus memahami dan menerjemahkan visi dan misi dari pemerintah provinsi dalam setiap pekerjaan pemerintahan dan pembangunan daerah.  

Baca juga: Banyak Masalah, Bang Ozan Pastikan Bakal Bedah Manajemen RSUD Masohi

Baca juga: Pemprov Maluku Pastikan Stok Bahan Pokok Aman Selama Ramadan hingga Idul Fitri 1446 H

Hal ini tak hanya menjadi tugas pemerintah daerah dalam pencapaian visi dan misi, melainkan tanggung jawab semua elemen pemerintah, termaksud ASN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

“Karena itu, saya minta bapak ibu pimpinan dan jajaran OPD untuk membaca dan memahami dengan seksama, kemudian menerjemahkan visi misi itu dalam kerja-kerja pemerintahan dan pembangunan daerah. Kami punya dua tangan yang akan mewujudkan visi misi, yaitu tangan yang satu adalah aparatur sipil negara dan yang lain adalah badan usaha milik daerah,” jelas Lewerissa. 

Lebih lanjut, dengan keterbatasan anggaran, maka Ia meminta agar setiap program atau kegiatan yang dijalankan harus benar-benar prioritas dan selaras dengan visi misi Pemprov, untuk memastikan sinergi yang baik antar program dan sasaran kerja yang tepat, demi kemajuan Provinsi Maluku kedepannya. 

“Kita tau keuangan daerah sangat terbatas, maka kita harus melaksanakan program dan kegiatan yang benar-benar prioritas,” katanya. 

Juga dipastikan program yang dilaksanakan di daerah harus selaras dengan program-program yang telah ditetapkan dan selaras dengan pemerintah pusat. 

"Kedepan semua program harus diarahkan untuk pencapaian visi dan misi. Tidak boleh ada lagi program yang tidak jelas, tidak relevan, dengan upaya untuk kesejahteraan rakyat dan memajukan Maluku. Pastikan setiap program yang kita lakukan di daerah harus sejalan dengan program pemerintah pusat,” pintanya. (*)