Aliansi Masyarakat Adat Ancam Akan Tempati Bawaslu dan KPU Maluku Tenggara

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Megarivera Renyaan

LANGGUR, TRIBUNAMBON.COM - Aliansi Masyarakat Adat mengancam akan menduduki kantor Bawaslu dan KPU Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) jika tuntunannya tidak terpenuhi. 

Massa menuntut Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS). 

"Kami meminta PSU dilaksanakan esok hari, jika tidak maka tenda akan digelar di antara Kantor Bawaslu dan KPU," ujar orator demonstrasi, Abas Rabrusun, Jumat (29/11/2024).

Menurutnya, dugaan kecurangan sudah terlihat sejak awal pemilihan hanya saja tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu maupun KPU.

"Jika Pengawas dan Penyelenggara melaksanakan tugasnya dengan baik, maka tidak akan ada aksi hari ini, ungkapnya.

Baca juga: Aliansi Masyarakat Adat Seruduk Bawaslu Maluku Tenggara: Usut Segala Dugaan Pelanggaran

Baca juga: Apa yang Diekspor Indonesia ke Berbagai Negara di ASEAN? Jawaban Tema 5 Kelas 6 Hal 105 Buku Tematik

Ini merupakan akumulasi dari ketidakpuasannya karena kerja dua lembaga ini kerjanya tidak maksimal.

"Masa tingkat partisipasi pemilih bisa naik drastis di beberapa TPS hingga kecamatan padahal notabene 60 persen anak muda merantau ke Weda, kami punya bukti, ngeri bos," ungkapnya.

Bahwa, lanjutnya ada orang meninggal dari beberapa tahun lalu juga ikut nyoblos, dan turut berpartisipasi.

"Bahkan penggunaan surat suara pada TPS tertentu bukan mencapai 100 persen tapi 155 persen, ini sudah diluar batas kewajaran," tudingnya.

Kebenaran ini datang sebagai wujud protes, seharusnya temuan ini sudah terkonfirmasi kepada pengawas dan penyelenggara tingkat desa hingga kecamatan.

"Kami akan mengawal hingga semua ini terselesaikan," pungkasnya.

Sementara selesai berorasi di Bawaslu, Massa lantas menuju ke KPU Malra untuk mempertanyakan ihwal kesediaan logistik untuk PSU. (*)