Seru, Saling Serang MDR vs Umasugi vs Hentihu vs Besan di Debat Pilkada, Soal Laut hingga Tanah Adat

Dalam debat tersebut, Ikram Umasugi secara tegas mengkritik kebijakan investasi di wilayah petuanan Leisela, yang merupakan tanah adat di Wilayah Aziz Hentihu.

Menurutnya, investasi yang dilakukan di sana masih menyisakan masalah, terutama terkait penggunaan lahan masyarakat yang belum terselesaikan secara tuntas. 

Umasugi mempertanyakan langkah yang akan diambil Hentihu untuk memastikan hak-hak masyarakat adat di wilayah Leisela dan sekitarnya tetap terlindungi.

"Kita tahu bahwa investasi ini terjadi di petuanan adat Pak Aziz Hentihu, tepatnya di Leisela. Namun, hingga kini masalah penyelesaian lahan ini belum tuntas. Bagaimana tanggapan Anda terkait hal ini?" tanya Umasugi.

Aziz Hentihu, yang juga merupakan Jou (pemimpin adat) Leisela, menanggapi dengan tegas dan menekankan pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi. 

Menurutnya, investasi tidak hanya penting untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. 

Namun, ia menekankan bahwa investasi tersebut harus tetap berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya lokal.

"Kita tidak bisa menafikan bahwa dalam pertumbuhan ekonomi, pendapatan publik dan pembukaan lapangan pekerjaan menjadi hal yang sangat penting. Maka dari itu, investasi menjadi bagian krusial bagi kita," ujar Hentihu.

Dijelaskan, investasi yang dimaksud adalah investasi hijau, khususnya di sektor perkebunan, yang mengedepankan pendekatan adat dan local wisdom. 

Ia berkomitmen untuk menjaga dan melindungi hak-hak pemilik lahan terutama di petuanan Leisela, Tagalisa, Lilialy, dan Kayeli. 

Lanjutnya, sebagai Jou Leisela, ia tidak memiliki kapasitas untuk mengklaim kepemilikan lahan tersebut, melainkan memastikan bahwa segala aktivitas investasi harus melibatkan pemilik lahan yang sah.

"Sebagai Jou Leisela, saya tidak memiliki kapasitas untuk menjastifikasi lahan Soa. Segala aktivitas investasi ini kami pastikan berkaitan dengan pemilik lahan yang sah," tegasnya.

Hentihu juga menyatakan bahwa di masa mendatang, ia akan mengajukan regulasi yang jelas untuk melindungi hak-hak pemilik lahan adat. 

Hal tersebut untuk memastikan adanya instrumen hukum yang difasilitasi oleh empat petuanan adat guna membantu pemerintah daerah dalam mengatasi masalah lahan.

 Jika terpilih sebagai bupati, ia berjanji akan membawa regulasi tersebut ke legislatif sebagai payung hukum untuk melindungi hak-hak pemilik lahan.

"Ke depan, kita akan memastikan ada instrumen hukum yang jelas, yang akan melindungi hak pemilik lahan. Jika saya diizinkan oleh Allah menjadi bupati, saya akan ajukan regulasi ini ke legislatif untuk melindungi hak-hak pemilik lahan," tambahnya.

Ikram Umasugi, meskipun mendengar komitmen tersebut, tetap mempertanyakan perbedaan antara janji dan realita di lapangan. 

"Cuman kondisi dilapangan yang kita amati agak berbeda, " ungkapnya.

Ia mengingatkan, pemerintah harus benar-benar memperhatikan hak-hak masyarakat dalam setiap kebijakan investasi.

 ia menekankan pentingnya regulasi daerah yang lebih kuat terkait tapal batas dan perlindungan adat.

"Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ke depannya, dalam membuka ruang investasi, kita tidak boleh mengabaikan hak-hak rakyat. Solusinya adalah dengan adanya Perda terkait tapal batas dan perda adat yang lebih tegas," ucapnya.

Diketahui, 

Empat pasangan calon yang berlaga dalam Pilkada Buru 2024 ini memiliki dukungan partai politik yang beragam:

1. Muhammad Daniel Rigan-Danto (MANDAT), pasangan nomor urut 1, diusung oleh Partai Nasdem dan Gerindra dengan total lima kursi di DPRD Kabupaten Buru.

2. Ikram Umasugi-Sudarmo (Ikhlas), pasangan nomor urut 2, didukung oleh PKS, PKB, dan PAN dengan total tujuh kursi legislatif.

3. Aziz Hentihu-Gadis Umasugi (Basis), pasangan nomor urut 3, didukung oleh PPP, PDI Perjuangan, dan Golkar, dengan total 10 kursi di DPRD.

4. Amustofa Besan-Hamsah Buton (Amanah), pasangan nomor urut 4, diusung oleh Perindo, PBB, Demokrat, Gelora, dan Hanura, dengan total tiga kursi di legislatif.