Seru, Saling Serang MDR vs Umasugi vs Hentihu vs Besan di Debat Pilkada, Soal Laut hingga Tanah Adat

TRIBUNAMBON.COM -- Aksi saling serang antara calon bupati dan wakil bupat tersaji di debat perdana, Pilkada Buru 2024.

Diketahui, debat digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor Bupati Buru pada Rabu (23/10/2024).

Persoalan pendidikan hingga petuanan adat jadi materi debat sengit antara 

Debat pilbup pertama ini mengangkat tema Kesejahteraan Pembangunan, Tata Kelola Pemerintahan dan Akselerasi Pembangunan Daerah.

Saling Sindir Soal Ijazah Palsu

Debat Pemilihan Bupati Buru 2024 berlangsung panas pada Rabu (23/10/2024), ketika Muhammad Daniel Rigan (MDR) secara tegas menantang Ikram Umasugi terkait isu krusial pendidikan. 

Di segmen ketiga, saat tanya jawab antar pasangan calon, MDR mengarahkan kritik tajam tentang rendahnya mutu pendidikan di Kabupaten Buru. 

MDR, memulai serangan dengan mempertanyakan bagaimana Ikram Umasugi akan meningkatkan tiga indikator penting dalam pendidikan.

Yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS). 

"Pendidikan di Buru masih sangat tertinggal. Indikator APK, APM, dan APS masih jauh di bawah harapan. Pertanyaan saya, bagaimana cara bapak meningkatkan angka-angka ini untuk memajukan pendidikan kita?" tanya MDR.

Ikram Umasugi menjawab dengan menekankan pentingnya pendidikan sebagai landasan utama.

Menurutnya, pendidikan yang sah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga sarjana sangat penting sebagai landasan kepemimpinan. 

"Untuk para kandidat mau berkontestasi harus mempunyai dasar pendidikan yang jelas, " tegasnya.

Ia menjelaskan, pasangan "Ikhlas" telah merancang program peningkatan mutu pendidikan dalam visi dan misi mereka. 

Ia mengaku, berdasarkan hasil survei, mutu dan kualitas pendidikan di Maluku, khususnya di Buru, masih jauh dari harapan. 

Oleh karena itu, ia menegaskan, peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan akan menjadi prioritas utama jika mereka terpilih.

"Pendidikan menjadi prioritas bagi kami. Kami sudah memasukkan program peningkatan mutu pendidikan dalam visi dan misi kami. Pendidikan yang jelas dan terukur adalah dasar yang kami pegang, dan itu harus dimulai dari dasar hingga perguruan tinggi," ujar Ikram.

Ikram tampaknya memanfaatkan isu yang menyelimuti MDR, yang sempat diberitakan mendaftar sebagai calon Bupati hanya dengan ijazah paket C. 

MDR tidak tinggal diam. Ia menuding jawaban Ikram tidak sesuai dengan inti pertanyaan.

 "Yang saya tanyakan adalah cara konkret menaikkan APK, APM, dan APS, Saya ingin tahu langkah yang bapak akan lakukan," tegas 

MDR, mencoba mengembalikan fokus debat ke topik kebijakan.

Publik mengetahui bahwa MDR terlibat dalam kontroversi soal ijazah palsu, dan lawan-lawannya kerap menggunakan isu ini untuk menyerangnya. 

Masalah Perikanan dan Kelautan

Debat Pemilihan Bupati Buru 2024 semakin menarik dalam segmen keempat yang berlangsung pada Rabu (23/10/2024). 

Kandidat Aziz Hentihu mengajukan pertanyaan kritis kepada Amustofa Besan mengenai strategi pemanfaatan Zona 714 dan 715, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan dikenal kaya akan hasil laut.

"Strategi apa yang Anda miliki untuk memanfaatkan zona 714 dan 715?" tanya Aziz.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Amustofa Besan menjelaskan, Kabupaten Buru dikenal sebagai daerah fishing ground, yang merupakan lintasan ikan di Pulau Buru. 

Menurutnya, banyak nelayan kecil di wilayah ini yang membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, terutama dalam bentuk subsidi. 

Ia berjanji bahwa jika terpilih sebagai pimpinan, ia akan memberikan subsidi BBM dan bantuan alat tangkap ikan. 

Lanjutnya, hal itu bertujuan agar para nelayan dapat meningkatkan hasil tangkapannya dan memperbaiki kesejahteraan mereka.

"Jika saya terpilih sebagai pimpinan di Kabupaten Buru, maka sudah barang tentu saya akan memberikan subsidi BBM dan bantuan alat tangkap ikan agar para nelayan dapat meningkatkan hasil tangkapannya," ungkap Besan.

Besan menggarisbawahi pentingnya peningkatan pengolahan sumber daya laut dan perikanan. 

Menurutnya, terdapat kekurangan fasilitas untuk menampung ikan dan pemasaran yang masih terbatas di Kabupaten Buru

Dimana, saat ini hanya ada beberapa perusahaan berskala lokal. 

Sementara upaya untuk mengekspor hasil tangkapan ikan sangat penting, karena hal tersebut dapat meningkatkan harga pasarannya. 

Dengan demikian menurutnya, nelayan akan merasakan peningkatan ekonomi yang signifikan dari sektor perikanan di laut.

 "Saya lihat ada kekurangan fasilitas untuk menampung ikan dan juga pemasaran. Saat ini masih terbatas beberapa perusahaan yang berskala lokal. Namun, jika kita bisa mengekspor hasil tangkapan, maka harga pasarannya akan meningkat. Di situlah nelayan akan memperoleh peningkatan ekonomi dari sektor perikanan di laut," jelas Amustofa.

Menanggapi pernyataan Besan, Hentihu menekankan pentingnya akses nelayan terhadap BBM dan keselamatan kerja mereka. 

Ia mengingatkan, BBM sangat krusial bagi nelayan dan menanyakan kebijakan yang akan diambil untuk memastikan mereka mendapatkan akses dan kemudahan dalam memperoleh BBM.

Hentihu juga mengangkat isu keselamatan nelayan.

Ia mencatat bahwa akhir-akhir ini banyak nelayan yang mengalami kecelakaan saat melaut.

Sehingga perlunya perhatian dan perlindungan yang layak bagi mereka. 

"BBM nelayan itu sangat penting. Bagaimana kebijakan yang akan diambil untuk memastikan mereka mendapatkan akses dan kemudahan dalam memperoleh BBM," tegasnya.

 "Kita perlu memastikan bahwa para nelayan mendapatkan perhatian dan perlindungan yang layak," tambhanya.

Masalah Petuanan 

Dalam debat tersebut, Ikram Umasugi secara tegas mengkritik kebijakan investasi di wilayah petuanan Leisela, yang merupakan tanah adat di Wilayah Aziz Hentihu.

Menurutnya, investasi yang dilakukan di sana masih menyisakan masalah, terutama terkait penggunaan lahan masyarakat yang belum terselesaikan secara tuntas. 

Umasugi mempertanyakan langkah yang akan diambil Hentihu untuk memastikan hak-hak masyarakat adat di wilayah Leisela dan sekitarnya tetap terlindungi.

"Kita tahu bahwa investasi ini terjadi di petuanan adat Pak Aziz Hentihu, tepatnya di Leisela. Namun, hingga kini masalah penyelesaian lahan ini belum tuntas. Bagaimana tanggapan Anda terkait hal ini?" tanya Umasugi.

Aziz Hentihu, yang juga merupakan Jou (pemimpin adat) Leisela, menanggapi dengan tegas dan menekankan pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi. 

Menurutnya, investasi tidak hanya penting untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. 

Namun, ia menekankan bahwa investasi tersebut harus tetap berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya lokal.

"Kita tidak bisa menafikan bahwa dalam pertumbuhan ekonomi, pendapatan publik dan pembukaan lapangan pekerjaan menjadi hal yang sangat penting. Maka dari itu, investasi menjadi bagian krusial bagi kita," ujar Hentihu.

Dijelaskan, investasi yang dimaksud adalah investasi hijau, khususnya di sektor perkebunan, yang mengedepankan pendekatan adat dan local wisdom. 

Ia berkomitmen untuk menjaga dan melindungi hak-hak pemilik lahan terutama di petuanan Leisela, Tagalisa, Lilialy, dan Kayeli. 

Lanjutnya, sebagai Jou Leisela, ia tidak memiliki kapasitas untuk mengklaim kepemilikan lahan tersebut, melainkan memastikan bahwa segala aktivitas investasi harus melibatkan pemilik lahan yang sah.

"Sebagai Jou Leisela, saya tidak memiliki kapasitas untuk menjastifikasi lahan Soa. Segala aktivitas investasi ini kami pastikan berkaitan dengan pemilik lahan yang sah," tegasnya.

Hentihu juga menyatakan bahwa di masa mendatang, ia akan mengajukan regulasi yang jelas untuk melindungi hak-hak pemilik lahan adat. 

Hal tersebut untuk memastikan adanya instrumen hukum yang difasilitasi oleh empat petuanan adat guna membantu pemerintah daerah dalam mengatasi masalah lahan.

 Jika terpilih sebagai bupati, ia berjanji akan membawa regulasi tersebut ke legislatif sebagai payung hukum untuk melindungi hak-hak pemilik lahan.

"Ke depan, kita akan memastikan ada instrumen hukum yang jelas, yang akan melindungi hak pemilik lahan. Jika saya diizinkan oleh Allah menjadi bupati, saya akan ajukan regulasi ini ke legislatif untuk melindungi hak-hak pemilik lahan," tambahnya.

Ikram Umasugi, meskipun mendengar komitmen tersebut, tetap mempertanyakan perbedaan antara janji dan realita di lapangan. 

"Cuman kondisi dilapangan yang kita amati agak berbeda, " ungkapnya.

Ia mengingatkan, pemerintah harus benar-benar memperhatikan hak-hak masyarakat dalam setiap kebijakan investasi.

 ia menekankan pentingnya regulasi daerah yang lebih kuat terkait tapal batas dan perlindungan adat.

"Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ke depannya, dalam membuka ruang investasi, kita tidak boleh mengabaikan hak-hak rakyat. Solusinya adalah dengan adanya Perda terkait tapal batas dan perda adat yang lebih tegas," ucapnya.

Diketahui, 

Empat pasangan calon yang berlaga dalam Pilkada Buru 2024 ini memiliki dukungan partai politik yang beragam:

1. Muhammad Daniel Rigan-Danto (MANDAT), pasangan nomor urut 1, diusung oleh Partai Nasdem dan Gerindra dengan total lima kursi di DPRD Kabupaten Buru.

2. Ikram Umasugi-Sudarmo (Ikhlas), pasangan nomor urut 2, didukung oleh PKS, PKB, dan PAN dengan total tujuh kursi legislatif.

3. Aziz Hentihu-Gadis Umasugi (Basis), pasangan nomor urut 3, didukung oleh PPP, PDI Perjuangan, dan Golkar, dengan total 10 kursi di DPRD.

4. Amustofa Besan-Hamsah Buton (Amanah), pasangan nomor urut 4, diusung oleh Perindo, PBB, Demokrat, Gelora, dan Hanura, dengan total tiga kursi di legislatif.