Ibrahim Ruhunusaa Sesali KPU Tak Beri Ruang Paslon Bupati Bicara di Deklarasi Kampanye Damai 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Lukman Mukaddar

MASOHI, TRIBUNAMBON.COM - Calon Bupati Kabupaten Maluku Tengah Ibrahim Ruhunussa sesali pelaksanaan kegiatan Deklarasi Kampanye Damai yang digelar oleh KPU setempat di Kota Masohi, Rabu (25/9/2024) kemarin.

Pasalnya, dalam pelaksanaan itu, KPU tidak memberikan ruang bagi para pasangan calon untuk berinteraksi dengan masyarajat atau masa pendukung yang hadir saat itu. 

Malah sebaliknya pelaksanaan kegiatan hanya menonjolkan seremonial dan sambutan dari KPU dan Bawaslu dan Forkopimda saja. 

"Kalau di daerah lain KPUnya kan kampanye damai diberikan kesempatan kepada masing-masing paslon untuk memberikan sambutan-sambutan itu tapi justru di Maluku Tengah justru tidak ada," kata Ruhunussa usai Delkarasi.

Menurutnya, KPU mestinya tahu bahwa masa pendukung yang hadir juga ingin mendengar secara langsung apa yang menjadi konsep para paslon untuk membangun Maluku Tengah lima tahun mendatang dan skema ini juga yang dilaksanakan oleh KPU di Kabupaten/kota lainnya.

Baca juga: Empat Paslon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Deklarasi Kampanye Damai 

Baca juga: Masuk Masa Kampanye, Bawaslu Maluku Tengah Ingatkan Paslon Patuhi Aturan: Hindari Ujaran Kebencian

"Pada prinsipnya, mestinya KPU membuka ruang itu, tadi kelihatan KPU tidak punya skema itu. Semua pendukung yang datang kan minimal ingin mengetahui apa yang akan disampaikan oleh pasangan calon," ujar Ruhunussa. 
Lanjut, pernyataan Ruhunusa bukan tanpa alasan, sebab merujuk pada pelaksanaan agenda  serupa oleh KPU-KPU lain di Maluku maupun Indonesia secara khusus, yang mana ada ruang interaksi dibuka okeh KPU bang  para Paslon. 

"Kalau di daerah lain kan kampanye damai diberikan kesempatan kepada masing-masing paslon untuk memberikan sambutan-sambutan itu tapi justru di Maluku Tengah justru tidak ada," sebut Ruhunussa.

Dirinya berharap, pada tahapan-tahapan pilkada selanjutnya, KPU dapat mematangkan pelaksanaan setiap agenda dengan baik. 

"Ini yang harus menjadi bahan koreksi buat KPU karena justri semakin banyak kesempatan ada komunikasi antara para paslon dengan  masyarakat, jauh lebih membuka pikiran masyarakat untuk menentukan pilihan jauh lebih tepat," ucap Ruhunussa. (*)