Saadiah Uluputty Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan UKT di Kampus

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Anggota DPR RI Dapil Maluku, Saadiah Uluputty meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri.

Hal itu agar mengantisipasi anak-anak muda yang kehilangan kesempatan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih lanjut.

“Kita sudah menyampaikan masukan kepada kementerian yang bermitra dengan beberapa komisi di DPR RI, jangan sampai ada regulasi yang membuat hilang kesempatan bagi anak-anak yang punya bakat potensial tetapi mereka tidak punya kemampuan untuk bisa mengakses dan membayar,” kata Saadiah, Rabu (19/6/2024).

Baca juga: Heboh UKT Mahal, UT Ambon Tetap Jamin Biaya Kuliah Terjangkau, Cukup Tabung 7500 Per Hari

Baca juga: Mahasiswa Unpatti Ambon Protes Surat Edaran Rektor Soal Batas Bayar UKT: Rentan tuk Ekonomi Lemah

Menurut Saadiah, pemangku kebijakan harus bisa melihat daerah-daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang mempunyai persoalan khusus terkait infrastruktur dan tata kelola pendidikan.

Karena semua orang harus diberikan kesempatan sesuai hak untuk bisa mendapatkan layanan pendidikan yang baik.

“Semua orang punya hak untuk bisa mendapatkan layanan pendidikan baik yang kaya dan kurang mampu dari pusat-pusat ibu kota maupun pelosok-pelosok,” ujarnya.

Ia mengatakan, hal ini penting diperhatikan karena pendidikan merupakan satu alat vital yang penting untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang mumpuni.

“Karena ini bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak sekadar hanya sebuah simbol gitu saja,” tutur Saadiah.

Saadiah juga menekankan pentingnya transparansi dalam penentuan besaran UKT.

Ia meminta pemerintah untuk memastikan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki mekanisme yang jelas dan transparan dalam menentukan kategori dan besaran UKT bagi mahasiswa.

"Transparansi dalam penentuan UKT sangat penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Setiap perguruan tinggi harus memiliki mekanisme yang jelas dan akuntabel dalam menentukan besaran UKT," tambahnya.

Selain itu, Saadiah mendesak pemerintah untuk meningkatkan jumlah beasiswa dan bantuan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Menurutnya, beasiswa dan bantuan pendidikan merupakan salah satu solusi efektif untuk meringankan beban biaya kuliah bagi mahasiswa yang membutuhkan.

"Beasiswa dan bantuan pendidikan harus diperluas dan ditingkatkan agar lebih banyak mahasiswa yang dapat mengakses pendidikan tinggi tanpa terbebani oleh biaya yang tinggi. Ini adalah investasi bagi masa depan bangsa," tandas Saadiah.