HMI Ambon Aksi Demonstrasi Persoalan Pasar Mardika, Ini 3 Poin Tuntutannya

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon kembali turun jalan.

Aksi kali ini tujuannya masih sama dengan aksi yang dilakukan pada Kamis (6/6/2024) lalu.

Yakni, menyoal polemik pengelolaan Pasar Mardika oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dan PT. Bumi Perkasa Timur.

Selain itu, mereka membawa isu nasional terkait kebijakan Tapera.

Baca juga: HMI Ambon Gelar Demonstrasi Bawa Isu Kriminalisasi Aktivis hingga Polemik Pasar Mardika - Ambon

Baca juga: HMI Desak Kejati Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pengelolaan Ruko Pasar Mardika Ambon

Berikut ini 3 poin tuntutan HMI Ambon, di antaranya :

1. Pemerintah Provinsi Maluku menyatakan sikap menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat dan (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat (Kebijakan Tapera).

2. Pemerintah Provinsi Maluku sesegera mungkin memanggil PT. Bumi Perkasa Timur, dan Pemilik Ruko yang merasa dirugikan, untuk menyelesaikan persoalan Pasar Mardika dalam jangka waktu dua hari terhitung sejak poin tuntutan ini kami sampaikan.

3. Pemerintah Provinsi Maluku untuk mengambil alih pengelolaan Pasar Mardika, disebabkan fakta lapangan banyak kejanggalan dalam pengelolaan Pasar Mardika yang ditangani pihak kedua PT. Bumi Perkasa Timur.

Diberitakan sebelumnya, (HMI) Cabang Ambon menggelar aksi demonstrasi di Kota Ambon, Rabu (12/6/2024).

Aksi itu dimulai dari Pattimura Park berlanjut ke Kantor Gubernur Maluku dan Mapolda Maluku di Batu Meja.

Pantauan TribunAmbon.com, sekitar pukul 12.22 WIT di lokasi, terlihat puluhan massa aksi membawa sejumlah atribut seperti poster dan bendera HMI.

Kepada TribunAmbon.com, Kabid Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan HMI Cabang Ambon, Sahrul Solissa mengungkapkan ada tiga isu yang diaspirasikan dalam aksi mereka.

Yakni, menyoal kriminalisasi aktivis, komersialisasi pendidikan dan penolakan atas kebijakan Tapera oleh pemerintah pusat.

Selain itu, HMI Cabang Ambon juga menyoroti polemik Pasar Mardika yang hingga kini masih terkatung-katung.