HMI Demo
Polemik Pengelolaan Pasar Mardika, HMI Ambon Minta Pemprov Putus Kontrak PT BPT
HMI Ambon meminta agar Pemerintah Provinsi Maluku memutuskan kontrak dengan PT. Bumi Perkasa Timur.
Penulis: Jenderal Louis MR | Editor: Tanita Pattiasina
Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis
AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Permasalahan pengelolaan gedung baru Pasar Mardika jadi salah satu isu yang digaungkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon.
Kabid Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan HMI Cabang Ambon, Sahrul Solissa meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memutus kontrak dengan PT. BPT.
Ia mengatakan, banyak kejanggalan pada pengaturan ruko Pasar Mardika oleh PT. Bumi Perkasa Timur (BPT) selaku pihak kedua.
Baca juga: HMI Ambon Aksi Demonstrasi Persoalan Pasar Mardika, Ini 3 Poin Tuntutannya
Baca juga: HMI Ambon Gelar Demonstrasi Bawa Isu Kriminalisasi Aktivis hingga Polemik Pasar Mardika - Ambon
Dirinya pun kesal lantaran hingga kini Pemprov Maluku tidak mengevaluasi kinerja direksi PT. BPT.
"Karena aksi-aksi sudah dari dulu tetapi sampai sekarang tidak ada kebijakan nyata terkait pengelolaan pasar Mardika dan pemanggilan terhadap PT. Bumi Perkasa Timur dalam hal ini direksi untuk dievaluasi," ungkapnya saat diwawancarai TribunAmbon.com, Rabu (12/6/2024).
Secara tegas, dia meminta agar Pemerintah Provinsi Maluku memutuskan kontrak dengan PT. Bumi Perkasa Timur.
Karena fakta lapangan banyak kejanggalan dalam pengelolaan Pasar Mardika yang ditangani pihak kedua atau PT. BPT.
"Kalau bisa diputus kontraknya, Pemerintah Provinsi yang kelola sendiri saja Pasar Mardika itu," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon menggelar aksi demonstrasi di Kota Ambon, Rabu (12/6/2024).
Aksi itu dimulai dari Pattimura Park berlanjut ke Kantor Gubernur Maluku dan Mapolda Maluku di Batu Meja.
Pantauan TribunAmbon.com, sekitar pukul 12.22 WIT di lokasi, terlihat puluhan massa aksi membawa sejumlah atribut seperti poster dan bendera HMI.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.