Wakil Ketua DPRD Maluku Tenggara Sebut Atasi Kemiskinan Ekstrem Harus Keroyok Program

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Megarivera Renyaan

LANGGUR, TRIBUNAMBON.COM - Wakil Ketua DPRD Maluku Tenggara, Yohanis Bosko Rahawarin menekankan kemiskinan ekstrem di Maluku Tenggara (Malra) akan efektif dituntaskan bila OPD teknis bekerjasama alias menggelar keroyok program.

Menurutnya, perlu dilakukan secara komprehensif melalui kerjasama antar-OPD di lingkup Pemkab Malra, dengan setiap OPD menetapkan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) masing-masing.

"Fokus ke depan untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting ini harus dikeroyok oleh semua OPD teknis yang berwenang," ucap Rahawarin Kepada TribunAmbon.com, Kamis (29/2/2024).

Baca juga: Pj Bupati Malra Minta Bappelitbangda Wajib Tindaklanjuti Usulan saat Musrenbang Kecamatan Kei Kecil

Lanjutnya, merujuk presentasi penduduk miskin Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku tahun 2021 Malra di angka 22.33 persen, di tahun 2022 sebesar 21.19 persen dan di tahun 2023 kemiskinan ekstrem  menyentuh 21.79 persen, naik dari tahun sebelumnya.

Tentunya ini menjadi preseden buruk bagi citra daerah dengan slogan Ain ni Ain ini.

Dia menjelaskan bahwa setiap OPD wajib membuat program untuk mengatasi dua permasalahan krusial tersebut. Pasalnya hal itu saling berkaitan antara satu dengan yang lain.

Misalnya, penanganan kemiskinan ekstrem bisa lewat Dinas Kesehatan bisa juga lewat Dinas Sosial

"Semua OPD itu bekerja sesuai tugas dan fungsi yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah daerah agar teratasi stunting dan kemiskinan ekstrem," singkatnya.

Ia juga minta semua OPD terus mengoptimalkan intervensi sesuai tupoksinya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Saya selaku anggota DPRD mari kita berkomunikasi bagian saya apa, bagian saya bagaimana, sehingga program yang dibuat tepat sasaran, mudah-mudahan dengan program yang akan digagas Pemda kita akan menurunkan angka kemiskinan tersebut," tandasnya.