Terima Laporan, Laturiuw Ingatkan Sekolah di Ambon Tak Tagih Uang Komite

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Christianto Laturiuw ingatkan seluruh sekolah di Ambon untuk tidak menagih uang komite ke orang tua/wali murid.

Menurutnya, uang komite ini harusnya sudah ditanggulangi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terkhusus bagi SD dan SMP.

"Ini imbauan bagi semua sekolah, khusus dibawah kewenangan Pemkot Ambon, yaitu SD dan SMP, karena ada yang melapor ke kami, maka sebagai mitra dari Dinas Pendidikan, ini perlu disampaikan. Karena apa sih yang anda sepakati, masa itu daerah tidak bisa buat, tanggulangi, lalu kemudian dibebankan ke orang tua murid," kata Laturiuw, Jumat (15/9/2023).

Dijelaskan, para orang tua murid ada yang mengadu karena membayar Rp 20 hingga Rp 50 ribu untuk iuran komite.

Pihak sekolah maupun orang tua juga mengaku bahwa iuran tersebut sudah disepakati bersama.

Namun, alasan tersebut menurutnya tetap tidak bisa dibenarkan.

Baca juga: Miliki Narkoba Bersama, Dua Pemuda di Ambon Ini Divonis 5 Tahun Penjara

Baca juga: Erick Thohir Ajak Milenial Ambon Jadi Pelopor Keselamatan Lalu Lintas

“Kalau dikatakan itu kesepakatan, kesepakatan untuk apa? apakah untuk beli pot bunga? apakah anda sepakat untuk buat pagar sekolah, beli kursi, meja dan lainnya. Jangan membebani orang tua murid dengan hal-hal demikian,” cetusnya.

Lanjut Laturiuw, pemerintah sudah memiliki tanggung jawab untuk memberikan fasilitas pendidikan yang baik bagi generasi muda tanpa harus dibebani dengan tagihan-tagihan dimaksud.

Ada hal-hal yang bisa disepakati, namun bukan tagihan rutin seperti uang komite yang wajib dibayar per bulan, apalagi dengan nominal yang besar.

"Berbeda ketika bicara soal kebutuhan yang akan dilakukan atau dibuat saat itu, kemudian pihak sekolah membuat kesepakatan dengan orang tua untuk bersama-sama tanggung. Jadi misalkan kalau ada kebutuhan apa lalu mari kumpul uang kita mau buat ini, itu beda dengan tagihan yang rutin seperti komite. Coba hitung kalau Rp50 ribu kali 100 atau 200 siswa, dan itu rutin setiap bulan. Uangnya mau buat apa,” tandasnya. (*)