Belum Ada Izin Pemerintah, Kapolda Maluku: Polisi Tak Segan Tindak Tegas Penambang Ilegal

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Alfin Risanto

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif, secara tegas menolak adanya aktivitas penambangan emas illegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru.

Bahkan, Polda Maluku terus menindak tegas para Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di sana, termasuk peredaran merkuri dan sianida.

Pasalnya, sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan izin penambangan emas di daerah tersebut.

Selain belum ada ijin dari pemerintah, Kapolda juga mengaku Presiden RI telah menekankan bahwa selama belum ada izin, siapapun tidak boleh mengelola pertambangan disana

"Terakhir kasus yang ditangani melibatkan sekjen APRI atas nama IMR yang ditangkap dan saat ini ditahan untuk proses hukum yang bersangkutan," ucap Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotharia Latif dalam Keterang tertulisnya, Minggu (12/3/2023).

Baca juga: Dua Penambang Illegal di Gunung Botak Ditangkap Polisi

Irjen Latif mengaku pihaknya tidak akan pernah mentolerir siapapun yang mencoba beraktivitas di Gunung Botak, selama belum ada izin resmi dari Pemerintah.

"Saya terus menyampaikan tidak ada kompromi terhadap siapapun selama belum ada izin resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah," tegasnya.

Polda Maluku, ungkap Irjen Latif, secara kontinyu terus melakukan penertiban dan proses hukum kepada para PETI, termasuk pelaku yang memasok mercuri dan sianida.

"Kami terus berupaya dengan kemampuan yang dimiliki serta situasi dan kondisi yang ada, karena di Gunung Botak wilayahnya cukup luas dan selalu ada masyarakat-masyarakat yang lakukan penambangan illegal di sana," ungkapnya.

Penegasan ini disampaikan Kapolda menyikapi adanya unjuk rasa oleh HMI MPO Cabang Jakarta yang berlangsung di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (10/3/2023).

Demonstrasi dilakukan terkait maraknya mercuri dan sianida di Gunung Botak saat ini.(*)