Pekan Depan Komisi II DPRD Maluku Turun Pengawasan Penyerapan APBD dan APBN

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Tanita Pattiasina

AMBON, TRIBUNAMBON.COM – Komisi II DPRD Provinsi Maluku akan mengawasi Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN) tahun 2022 tahap pertama pekan depan.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa mengatakan ada lima Kabupaten Kota yang menjadi sasaran utama pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negera (APBN) tahun 2022.

Yakni, Kota Tual, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Kepulauan Aru, dan Seram Bagian Timur (SBT). 

“Untuk pengawasan minggu depan itu, di lima kabupaten kota,” kata Lewerissa kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Kamis (16/2/2023).

Lanjutnya, DPRD Maluku juga telah memanggil dinas terkait untuk menjelaskan proses penyerapan APBD dan APBN tahun 2022 sebelum pengawasan.

Baca juga: Disperindag Malteng Diminta Akomodir Seluruh Pedagang tuk Tempati Maplaz

"Jadi dalam rapat hari ini, kami mengundang Dinas terkait, yakni, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, dalam rangka pengawasan tahap pertama di tahun 2022. Kenapa kami minta mereka untuk hadir, agar mereka menjelaskan proses penyerapan APBD dan APBN tahun 2022,” tambahnya.

Lewerissa menjelaskan, pengawasan dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana APBD dan APBN berdampak bagi masyarakat.

Termasuk mendengar kendala dan masalah di masyarakat terkait APBD dan APBN.

"Dalam rapat seperti begini, kita minta kepada mereka untuk segera membuat kegiatan baik penyerapan APBD dan APBN dan kegiatan Dinas. Kita harus mengetahui bantuan tersebut sampai dimana, supaya pada saat pengawasan bisa diketahui efektif atau tidak, dan dari penyerapan APBD dan APBN kita-berdampak positif kepada masyarakat atau bagaimana, dimana jangan sampai persoalan-persoalan yang terjadi, kalau ada masalah harus mencari solusi," tandasnya. (*)