DPRD Maluku Tengah Dinilai Tak Acuh Soal Hak Nakes yang Belum Dibayarkan

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Lukman Mukaddar

MASOHI, TRIBUNAMBON.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah dinilai hanya bungkam soal hak-hak Tenaga Kesehatan (Nakes) Covid-19 yang menunggak dari tahun 2020 hingga kini belum terbayarkan.

Penilaian ini disuarakan sejumlah mahasiswa yang berunjuk rasa di Kota Masohi, Selasa (17/1/2023).

Dalam aksi itu, puluhan mahasiswa dari aliansi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Maluku Tengah itu membawa spanduk bertuliskan 'Anggaran Covid-19 2020 hilang, DPRD Diam'.

Kepada wartawan, Koordinator Aksi, Andika Putra Letsoin di lokasi mengatakan, terkait masalah sudah mereka bicarakan bersama dengan DPRD dalam hal ini Komisi IV DPRD, namun sampai detik ini belum ada kabar penyelesaiannya.

Menurutnya, DPRD terkesan hanya diam saja.

"Kemudian pihak DPRD juga kemarin pada aksi 16 Agustus 2021 itu kami secara kelembagaan organisasi menyuarakan persoalan anggaran Covid-19," jelasnya.

Namun, pada kenyataannya belum ada kabar terkait penyelesaian masalah insentif Nakes Covid-19 ini, bahkan sampai hari ini belum terjawab.

Sehingga para mahasiswa ini mempertanyakan kemana anggaran insentif yang menjadi hak para Nakes.

Baca juga: Insentif Nakes di Maluku Tengah Belum Dibayarkan, Mahasiswa Demo di Kantor Bupati

"Yang sekarang menjadi tanda tanya besar, anggaran itu dikemanakan,"pungkasnya.

Inilah kemudian yang melatarbelakangi para mahasiswa ini turun jalan untuk menyuarakan hak hak para nakes.

Mereka setelah ini, pihak DPRD dalam hal ini Komisi IV bisa memperjuangkan masalah tersebut hingga ada langkah konkret berupa pelunasan insentif para nakes ini.
"Kami tentu berharap DPRD bisa mengambil langkah tegas agar pemerintah daerah segera menyelesaikan masalah tersebut," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya bahwa puluhan masahsiswa ini memulai aksi unjuk rasa mereka dari depan Pasar Tingkat Binaya Masohi,Kantor Bupati hingga ke Gedung DPRD setempat.(*)