Laporan Dugaan Dana KIP Hilang Kabar, Warga Dusun Ulatu; Kejaksaan dan Polres SBB Lelet

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Rahmat Tutupoho

SBB, TRIBUNAMBON.COM - Laporan warga Dusun Ulatu mengenai dugaan penyalahgunaan anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dilakukan Kepala Sekolah (Kepsek) SD Inpres, La Inti hingga kini masih terkatung.

Untuk itu, sebagian warga menilai Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres SBB lelet serta lamban menangani perkara penting yang menimpa rakyat kecil.

"Dugaan ini dilapor sejak lama, tetapi proses berjalan terkatung-katung. Itu Kejari dan Polres bikin apa saja? Kok lelet," ketus wali murid, Umar kepada TribunAmbon.com, Selasa (15/11/2022).

Dijelaskan, sekira Agustus 2021 laporan dimasukkan di SPKT Polres, sedangkan, bukti, dokumen, dan surat tertulis diserahkan di Kejari sejak (16/8/2022) silam.

Anehnya, informasi terkait kelanjutan belum didapat hingga kini, bahkan terkesan dilupakan serta, dibiarkan menggantung tanpa penyelesaian.

"Ini ada apa? Laporan kita masukkan, masa belum ditangani. Kurang apa? Heran juga kita, walau warga kecil, tapi jangkauan mengakses hukum itu harus setara," bebernya.

Baca juga: Tak Kunjung Terima Dana KIP, Warga Dusun Ulatu Desak Andi Chandra Ganti Kepsek SD Inpres

Umar menegaskan, Pemda sebagai pihak eksekutif harus menyelesaikan permasalahan dengan bijak, langkah terbaik ialah ganti Kepsek supaya proses Pendidikan di Dusun Ulatu dapat berjalan seyogyanya.

"Bupati, Presiden, dan seluruh pihak berkepentingan, tolong selamatkan anak kami dari jurang kebodohan. Caranya, ganti Kepsek SD Inpres Ulatu," pungkasnya.(*)