Maluku Terkini

Tak Kunjung Terima Dana KIP, Warga Dusun Ulatu Desak Andi Chandra Ganti Kepsek SD Inpres

Padahal, diketahui dana dimaksud dicairkan sejak 2016-2022, anehnya siswa-siswi SD Inpres Ulatu penerima KIP tidak dapat hak berdasarkan amanat Pemeri

Penulis: Rahmat Tutupoho | Editor: Adjeng Hatalea
TribunAmbon.com / Rahmat Tutupoho
MALUKU: Warga Ulatu Desak Pj Bupati SBB, Andi Chandra As'aduddin mengganti Kepala Sekolah SD Inpres, La Inti. 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Rahmat Tutupoho

SBB, TRIBUNAMBON.COM - Warga Dusun Ulatu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) heran bukan main lantaran hanya tuai dana Kartu Indonesia Pintar ( KIP ) satu kali.

Padahal, diketahui dana dimaksud dicairkan sejak 2016-2022, anehnya siswa-siswi SD Inpres Ulatu penerima KIP tidak dapat hak berdasarkan amanat Pemerintah Pusat ( Pempus ).

"Kami heran bukan main. Dari tahun 2016-2022, hanya sekali terima KIP, itupun cuma Rp. 50.000. Pj Bupati Andi Chandra tolong warga Dusun Ulatu, ganti saja Kepala Sekolahnya," tegas wali murid, Umar kepada TribunAmbon.com, Selasa (15/11/2022).

Jika tidak disikapi segera, generasi penerus bangsa bakal menderita dan tertinggal dari Dusun, Desa, dan daerah lainnya.

Untuk itu, warga Dusun Ulatu secara kolektif meminta perhatian Pemda, DPRD, Polisi, dan Kejari menyoroti permasalahan ini.

"Bayangkan, soalan pecah dan sudah dilaporkan sedari lama, tetapi seakan diabaikan semua pihak. Kepsek SD Inpres Ulatu, La Inti sebaiknya diganti. Jika tidak, seluruh generasi bakal tertinggal," ketusnya.

Kalaupun Pemda SBB mengabaikan permintaan pergantian Kepsek SD Inpres Ulatu, pihak masyarakat bakal menemui Presiden RI, Joko Widodo di Istana.

Baca juga: Jelang Tes P3K, Polres SBB Dibanjiri Pembuatan SKCK

"Bila Pemda kurang responsif, kita tamui langsung Presiden Jokowi. Ini masalah besar. Pj Bupati Andi tolong segera bertindak," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, La Inti diduga menyalahgunakan jabatannya untuk menilap dana KIP para siswa di SD Inpres Ulatu, soalnya dana senilai Rp.450.000 pertahapan hanya sekali diterima.

Terus, swadaya masyarakat untuk pembangunan gedung SMP sebesar Rp.150.000 per KK entah digunakan kemana, pasalnya gedung tak ada, uang pun raib.(*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved