Breaking News:

Info Daerah

Iuran BPJS Belum Dibayar Setahun, Nakes RSUD Namlea Mengadu Hingga Ancam Mogok Kerja

Salah satu Nakes RSUD Namlea yang enggan menyebutkan namanya itu mengatakan, iuran BPJS untuk dokter dan tenaga

Penulis: Andi Papalia | Editor: Fandi Wattimena
Andi
RSUD Namlea, Kabupaten Buru. 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Andi Papalia 

NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM - Tenaga medis (Nakes) tuntut Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Namlea di Kabupaten Buru segera membayar jasa pelayanan selama setahun. 

Hal itu disampaikan nakes melalui surat pemberitahuan, yang ditujukan kepada Penjabat Bupati Buru Djalaluddin Salampessy, tentang Tuntutan Pembayar Hak Medis dan Paramedis, dikeluarkan, Minggu (18/9/2022).

Dalam surat tersebut menjelaskan, belum adanya pembayaran hak nakes RSUD Namlea untuk jasa pelayanan sejak September 2021 sampai September 2022.

Salah satu Nakes RSUD Namlea yang enggan menyebutkan namanya itu mengatakan, iuran BPJS untuk dokter dan tenaga medis di RSUD Namlea sudah satu tahun belum dibayarkan.

Serta, iuran untuk jasa umum kurang lebih enam bulan juga belum diberikan.

Baca juga: 10 Kepala Ruangan RSUD Haulussy Juga Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Makan Minum Nakes

Baca juga: Warga Keluhkan Minimnya Stok Obat di RSUD Namlea Pulau Buru

"Kami sudah menyurati Pemerintah Daerah Kabupaten Buru, serta tembusannya ke Ketua DPRD, Kepala BPKAD, Direktur RSUD Namlea, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru, terkait keterlambatan pembayaran hak kami," katanya.

Mereka pun mengancam akan mogok kerja, apabila surat itu tidak ditindak lanjuti.

"Kami sudah kirim surat pemberitahuan pada 18 September 2022 untuk Penjabat Bupati Buru, apabila dalam waktu tiga hari surat itu tidak ditindak lanjuti, maka kami seluruh tenaga medis dan paramedis yang bekerja di RSUD Namlea akan mogok kerja selama satu bulan," tegasnya.

Selanjutnya, dalam surat pemberitahuan itu, para Nakes menyampaikan beberapa poin tuntutan, diantaranya ;

1. Pembayaran jasa BPJS selama 4 bulan, sejak September-Desember 2021, dan dilanjutkan Tahun Anggaran 2022.

2. Pembayaran jasa pelayanan umum Tahun Anggaran 2022.

3. Perubahan transfer dana pembayaran klaim BPJS dari BPJS Pusak ke rekening RSUD Namlea, sesuai UU Kesehatan nomor 44 Tahun 2009, Pasal 51 tentang, pendapatan rumah sakit publik yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah, digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional rumah sakit, dan tidak dapat dijadikan pendapatan negara atau pemerintah daerah.

4. Pembayaran dan perubahan tunjangan TPP ke insentif, khusus untuk tenaga kesehatan di RSUD Namlea, Kabupaten Buru.

Selain itu, selaku Direktur RSUD Namlea dr. Helmy Koharjaya saat dikonfirmasi TribunAmbon.com, tidak merespon dan belum memberikan keterangan apapun terkait masalah tersebut. (*) 

Sumber: Tribun Ambon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved