Breaking News:

Vaksinasi Masal

Target Vaksinasi Belum Capai 70 Persen, PPKM Level 2 Kembali Berlaku di Buru - Maluku

Pemerintah Kabupaten Buru kembali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2.

Penulis: Andi Papalia | Editor: Fandi Wattimena
TribunAmbon.com/ Andi Papalia
Sekretaris Gustu Kabupaten Buru, Aziz Tomia 

Laporan Kontributor TribunAmbon.com, Andi Papalia

NAMLEA, TRIBUNAMBON.COM – Pemerintah Kabupaten Buru kembali menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2.

Menyusul target vaksinasi Covid-19 belum mencapai 70 persen.

Pembatasan itu tertuang dalam surat edaran nomor 02 / ST- BURU / 2021, tentang percepatan capaian vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Buru.

"PPKM level 2 diberlakukan karena vaksinasinya belum mencapai target, minimal 70%," Sekretaris Gustu Covid-19 Kabupaten Buru, Azis Tomia, kepada TribunAmbon.com, saat dikonfirmasi melalui whatsapp, Jumat (26/11/2021).

Dia mengungkapkan, pemberlakuan PPKM level 2, berdasarkan Peraturan lnstruksi Menteri Dalam Negeri, nomor 61 Tahun 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1.

Serta, mengoptimalkan posko penanganan Covid-19, di tingkat Desa dan Kelurahan, untuk pengendalian penyebaran Covid-19, di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

"Berdasarkan instruksi Bupati Buru, nomor 10 Tahun 2021, tentang PPKM level 2, serta mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa, untuk pengendalian penyebaran Covid19 di wilayah Kabupaten Buru," ungkap Tomia.

Baca juga: Sempat Buang Narkoba Saat Ditangkap, Pemuda Jalan Baru Ambon Divonis 4 Tahun Penjara

Baca juga: Jadi Sekolah Penggerak, SD Negeri 39 Maluku Tengah Gelar Pentas Seni Budaya Lokal

Dirinya menyebutkan, untuk meningkatkan capaian jumlah vaksinasi di Kabupaten Buru, sebagai upaya menurunkan status PPKM ke level lebih rendah, perlu memperhatikan beberapa poin.

Diantaranya, pembayaran gaji untuk pegawai dan staf, di semua instansi vertical, BUMN dan BUMD, wajib menunjukan sertifikat vaksin lengkap, baik tahap 1 dan 2.

"Seluruh PNS dilingkup Pemda Buru, diwajibkan memiliki sertifikatt vaksin tahap 1 dan 2, sebelum menerima pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP),” jelasnya

Kemudian, pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup Pemda Buru, wajib menunjukan minimal sertifikat vaksin tahap pertama.

Selanjutnya, para Kepala Desa yang menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT)  Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sisial Tunai (BST), dan segala bantuan bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Buru dan Anggaran Dana Desa (ADD), kepada masyarakat wajib mensyaratkan kepemilikan minimal sertifikat vaksin Covid-19 tahap pertama, bagi masyarakat penerima bantuan atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Berikutnya, para Camat dan Kepala Desa agar melaporkan kegiatan vaksinasi Covid-19, di wilayah Kecamatan dan Desa masing-masing, dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap masyarakat, sudah dan belum melaksanakan vaksinasi. (*)

Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved