Breaking News:

Ambon Hari Ini

Demo di Kantor DPRD Ambon, Minta Evaluasi Dugaan RSUD Haulussy Gelembungkan Data Pasien Covid-19

Aliansi Kapitan Maluku (AKM) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Kamis (22/7/2021).

Penulis: Mesya Marasabessy | Editor: Salama Picalouhata
Mesya Marasabessy
Aliansi Kapitan Maluku melsakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Ambon, Kamis (22/7/2021) siang. 

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Mesya Marasabessy

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Aliansi Kapitan Maluku (AKM) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Kamis (22/7/2021).

Mereka mempertanyakan fungsi kontrol DPRD dalam penanganan COVID-19 di Kota Ambon.

"Kami mau menyampaikan keresahan semua masyarakat Kota Ambon terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan selama pandemi. DPRD tolong kawal," ujar Koordinator aksi, Marko Talubun.

Pertama, mereka meminta kartu vaksin harus dihapuskan sebagai syarat administrasi bagi pelaku perjalanan dan pelayanan publik di wilayah Kota Ambon.

"Kami mau pihak DPRD mendorong Pemerintah Kota Ambon untuk segera menghapus soal kewajiban warga kota memiliki kartu vaksin," ucap Marco.

Baca juga: Pemerintah Kota Ambon Tak Lagi Pakai Istilah PPKM Mikro, Begini Penjelasan PPKM Level 1-4

Baca juga: Aturan PPKM Level 3 di Ambon, Makan di Tempat Hanya Boleh 30 Menit

Dirinya menyebut, pemerintah harusnya tidak memaksa masyarakatnya melakukan vaksin.

"Karena kalau ada masyarakat yang mempunyai penyakit bawaan dan tidak bisa divaksin berarti dia tidak bisa melakukan perjalanan dan menikmati pelayanan publik," kata Marko.

DPRD juga diminta mengevaluasi RSUD Haulussy Ambon yang diduga menggelembungkan data pasien covid-19

"Sekarang banyak sekali kasus di RSUD Haulussy yang terkesan memutarbalikan data pasien yang meninggal dengan status Covid-19," pinta Marko.

Mereka juga meminta agar DPRD menindaklanjuti PPKM di Kota Ambon.

"Yang harus di perhatikan pemerintah adalah distribusi bantuan sosial bukan perpanjangan PPKM yang sama sekali tidak memiliki dampak positif bagi masyarakat Kota Ambon," tandasnya.

Untuk diketahui, para aksi demonstran ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Ambon, Gerald Mailoa.

"Berkas rekomendasinya diberikan saja dulu, karena anggota dewan banyak yang sedang melakukan isolasi mandiri. Setelah ini nanti kita rapat bersama untuk membahas masalah ini," ungkap Gerald Mailoa. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved