Temui Massa Aksi, Kapolda Maluku Dadang Hartanto Janji Kaji Tuntutan

Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Jenderal Louis

AMBON, TRIBUNAMBON.COM - Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen membanjiri jalanan Kota Ambon hari ini dalam sebuah demonstrasi besar yang mengepung Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Maluku, Senin (1/9/2025).

Aksi ini digelar sebagai bentuk protes dan penyampaian aspirasi terhadap berbagai isu, baik di tingkat lokal maupun nasional salah satunya terkait kontroversi tunjangan legislatif.

Aksi demonstrasi dimulai dengan long march yang dilakukan para mahasiswa dari Jalan Jenderal Sudirman. 

Sepanjang perjalanan, massa aksi menyuarakan tuntutan mereka, menarik perhatian warga dan pengguna jalan.

Baca juga: Kapolda Maluku Duduk Melantai Bersama Massa Aksi: Imbau Tak Anarkis

Setelah berorasi selama satu jam, perwakilan massa aksi akhirnya diterima oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol. Dadang Hartanto. 

Kapolda Dadang menyambut baik kedatangan mereka dan memastikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan diterima.

"Semua tuntutan kami terima dengan baik karena itu adalah aspirasi. Menyampaikan pendapat itu dilindungi undang-undang," ujar Kapolda saat diwawancarai awak media, Senin (1/9/2025).

Kapolda menjelaskan bahwa tuntutan yang disampaikan massa tidak hanya mencakup isu nasional, tetapi juga isu lokal yang spesifik. 

Ia menegaskan, semua tuntutan tersebut akan dikaji secara mendalam sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Terkait dengan pembebasan dua orang aktivis lingkungan Negeri Haya, nanti akan kita kaji sesuai dengan hukum yang berlaku," jelas Kapolda Dadang. 

"Semua tuntutan demo hari ini akan dikaji sesuai hukum yang berlaku," tambahnya.

Baca juga: Gelar Aksi Demo, Ratusan Mahasiswa Kepung Mapolda Maluku

Sementara itu, untuk memastikan jalannya demonstrasi berlangsung tertib dan aman, Polda Maluku telah menyiapkan pengamanan maksimal. 

Sebanyak 735 personel gabungan diturunkan untuk mengawal aksi. Kekuatan ini terdiri dari 360 personel Polda Maluku, 315 personel Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, serta 60 personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) TNI. 

Mereka disiagakan di beberapa titik strategis di sekitar lokasi demo.
Aksi ini menunjukkan pentingnya dialog antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan. 

Dengan janji Kapolda untuk mengkaji tuntutan yang ada, publik kini menunggu langkah konkret selanjutnya. (*)