Rencana Pemda Bangun Wisata Bahari Berbasis Konservasi di Maluku
asrul Selang menyebutkan, pengembangan wisata bahari harus berlandaskan pada pariwisata berkelanjutan
Meski begitu, dia mengajak pemerintah, masyarakat termasuk DPD melakukan upaya pengembangan di sektor terkait khususnya pariwisata.
"Kita tidak bisa hanya duduk pangku tangan merenungkan nasib akibat dilanda Covid-19," terang Nono Sampono.
Baca juga: Kisah Bocah Pengangkut Wisatawan di Ohoi Letman Kepulauan Kei, Berani Bawa Perahu dan Flying Fox
"Melakukan upaya tetap harus dilakukan."
Ia menilai, pariwisata berpotensi menjadi andalan dengan alam dan budaya yang kaya di Maluku.
"Dan segalanya bisa menarik wisatawan, hanya masalah kemauan saja," ujar Wakil Ketua I DPD RI.
Dia pun mengaku, hal ini merupakan tantangan baginya sebagai salah satu pimpinan di DPD.
Untuk itu, dia menyarankan agar Pemprov Maluku lantas menyurati ke DPD RI, meminta dukungan agar semua program yang diajukan Pemprov dibantu.
"Tantangan yang juga perlu didukung DPD agar bukan saja Maluku, melainkan untuk pembangunan wisata di seluruh kawasan timur Indonesia," ujarnya.
Rencana Pembangunan

Rencana pembangunan wisata di Maluku juga tengah disiapkan Dinas Pariwisata Provinsi Maluku.
Dalam paparannya, Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan Dinas Pariwisata Maluku, J.H.T. Soplantila menyebutkan beberapa opsi mengenai rencana pembangunan wisata.
Baca juga: Pramuwisata di Ambon Disiapkan untuk Kenalkan Wisata Musik Bagi Pengunjung
Di antaranya pembangunan sistem dan moda transportasi yang terintegrasi dengan destinasi, perawatan pelestarian dan peningkatan daya tarik wisata.
"Serta peningkatan SDM, kelembagaan masyarakat dan kultur sadar wisata. Juga promosi wisata secara masif melalui media sosial," sebutnya.
Menurut Soplantila, berdasarkan misi kelima Pemprov dalam meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata maka tujuannya adalah mewujudkan pariwisata Maluku berdaya saing berbasis bahari, sejarah dan kearifan budaya.
Serta dapat mendorong pembangunan gugus kepulauan serta kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.
(*)