Breaking News:

1.364 Warga Seram Bagian Timur Tak Ber-KTP, Terancam Tak Bisa Coblos di Pilkada

Sebanyak 1364 warga Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Maluku, terancam tak bisa melakukan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

TRIBUNNEWS.COM
Ilustrasi Pilkada. 

Laporan Wartawan Tribunambon.com, Insany

TRIBUNAMBON.COM - Sebanyak 1364 warga Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Maluku, terancam tak bisa melakukan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di kabupaten ini. 

Temuan Bawaslu Maluku menyebutkan 1364 warga SBT ini merupakan bagian dari temuan 4256 pemilih yang bermasalah yang dikeluarkan Sedalih. 

“Kami temukan sejumlah data bermasalah yang cukup besar terkait  daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah ditetapkan KPU SBT,’’ ungkap Komisioner Bawaslu Maluku, Paulus Titaley kepada Tribunambon.com,  Rabu (04/11/2020) melalui telepon. 

Bawaslu lanjutnya, menemukan 2000 pemilih ganda di SBT, 1364 orang yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun Nomor Kartu Keluarga (NKK),  dan 622 orang bukan penduduk setempat. 

Menurut Titaley, total pemilih di SBT berdasarkan hasil pleno DPT yang diputuskan sebanyak 96.320 pemilih namun ada 4256 data pemilih yang bermasalah. 

Proses pendataan ini lanjut Titaley, dilakukan pemutakhiran data dengan metode coklit oleh PPDP, lalu disusun oleh PPS rekap berdasarkan jumlah TPS di dalam  satu desa naik dan disusun di tingkat kecamatan setelah itu naik lagi di tingkat kabupaten jumlah pemilih hasil  pemutakhiran itu ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara (DPS). 

‘’Proses sudah dijalankan oleh KPU yang mengangkat PPDPnya dan ini ada dalam dokumen resmi KPU dan dilakukan secara berjenjang dari desa oleh PPS di kecamatan oleh PPK dan di kabupaten oleh KPU Kabupaten namun saat sidalih melacak hasil input data pemilih, hilang 4256 pemilih,’’ papar Titaley. 

Saat ditanya oleh Bawaslu SBT jawaban KPU SBT,  bahwa elemen datanya tidak lengkap, kalau elemen data tidak lengkap dikeluarkan oleh Sidalih. 

Baca juga: Tolak Dipindahkan, Penjagal Sapi di RPH Mardika Ambon Ancam Mogok Kerja

‘’Padahal  sudah melalui proses coklit dan melalui rekapitulasi berjenjang tidak bisa serta merta hilang,  harus diverifikasi ulang,’’tegas Titaley. 

Halaman
12
Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
Sumber: Tribun Ambon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved